Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Pemerintah Bakal Buka 13 Ribu SPPG Baru saat Audit BPKP Ungkap Pemborosan Anggaran Pembangunan Dapur Rp10,5 Triliun
Bagikan:
Penulis: Agung Riyadi
Ringkasan Berita
Pemerintah berencana membuka 13.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah dengan angka stunting tinggi, meskipun sebelumnya telah menutup 833 unit SPPG karena masalah kebersihan dan kualitas. Rencana ini muncul di tengah pengungkapan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mencatat pemborosan anggaran hingga Rp10,5 triliun akibat pembengkakan jumlah titik dapur dan makanan sisa yang terbuang mencapai Rp1,2 triliun. Selain itu, program MBG kini tengah digugat di Mahkamah Konstitusi terkait skema pembiayaannya yang dinilai tidak efektif dalam memberikan dampak ekonomi lokal.
Penyiapan menu MBG di sebuah SPPG (ANTARA)
Sentimen Berita
40% sumber condong ke kiri
Kiri40%
Netral40%
Kanan20%
JAKARTA, AFU.ID - Pemerintah secara akan membuka 13.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur baru untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, dapur-dapur baru itu akan dibangun di daerah dengan angka stunting tinggi seperti di Papua Pegunungan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Yang jauh, itu yang Papua-Papua dan NTT, yang stuntingnya tinggi, satu bulan selesaikan. Yang sisanya dua bulan akan kita set bentuknya apa nanti... Jadi para teman-teman yang bergerak di bidang ini, kalau sudah membaca komunikasi, harap memahami. Jadi nggak usah datang lagi, apa demo lagi," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, penentuan titik prioritas di daerah stunting tinggi akan diputuskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sebelum 5 Agustus 2026 guna mempercepat intervensi gizi. "Itu nanti akan segera diputuskan oleh Bapak Kepala BGN Sebelum tanggal 5 (Agustus) segera SPPG, yang sudah siap itu dibuka langsung di daerah-daerah yang memang stuntingnya tinggi," kata Budi.
Langkah tersebut, kata Budi, diharapkan dapat mempercepat penanganan masalah gizi dan stunting, seiring penyempurnaan penentuan sasaran penerima, standar menu, serta evaluasi hasil program MBG. Meski demikian, rencana penambahan 13.000 dapur baru ini dinilai bertolak belakang dengan kondisi riil di lapangan.
Sebelum rencana ekspansi ini diumumkan, BGN tercatat telah memangkas dan menutup permanen 833 unit SPPG di seluruh Indonesia. "Jadi dapur di suspend terkait higienis., keracunan, kualitas tidak memenuhi standar dan tidak baik," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono.
Rinciannya, 311 dapur ditutup di Jawa dan Madura, 424 dapur di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua, serta 98 dapur di Sumatra. Sudaryono beralasan, penutupan dilakukan akibat masalah kebersihan yang parah, sanitasi buruk, potensi keracunan, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak memenuhi standar kelayakan.
Selain menutup ratusan dapur, BGN memecat 261 pegawai non-ASN dan tenaga ahli atas pelanggaran disiplin, serta melarang keras penggunaan barang subsidi seperti gas LPG 3 kg dan Minyakita di lingkungan dapur MBG.
Pemborosan SPPG Rp10,5 Triliun dan Food Waste Rp1,2 Triliun
Pembukaan 13 ribu SPPR baru juga disorot di tengah belum rampungnya masalah pemborosan anggaran akibat ekspansi titik dapur MBG. Berdasarkan audit dan evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diungkap dalam penyidikan perkara korupsi BGN oleh Kejaksaan Agung, terjadi pembengkakan tak terkendali pada jumlah titik SPPG dan insentif operasional hingga menimbulkan pemborosan sampai Rp10,5 triliun.
Pemborosan terjadi akibat adanya lonjakan target titik dapur nasional dari 21.000 menjadi 27.877 unit, serta pembengkakan titik di wilayah 3T dari 2,000 menjadi 8.617 titik. Setiap unit yang melampaui target membebankan pemborosan hingga Rp1 triliun per bulan (termasuk akibat insentif operasional Rp6 juta per hari per unit).
Kemudian, program MBG juga disorot lantara terjadinya pemborosan akibat makanan yang terbuang (food waste) yang mencapai Rp1,2 triliun. Ini terjadi akibat ketiadaan kontrol kualitas (quality control) dan manajemen distribusi makanan yang buruk, sehingga banyak menu MBG yang tidak dikonsumsi dan makanan sisa ini terbuang sia-sia.
Kemudian, payung hukum dan skema pembiayaan program MBG yang menggunakan anggaran pendidikan dan memotong Transfer ke daerah (TKD), saat ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam kesaksiannya di sidang MK, Direktur Eksekutif CELIOS Bima Yudistira mengungkapkan, klaim multiplier effect program MBG sifatnya sangat semu dan temporer.
Kondisi tersebut terjadi hanya karena terdongkrak oleh proyek fisik pembangunan dapur SPPG yang sangat Jawa-sentris. Lebih lanjut, rantai pasok bahan bangunan dan bahan baku yang dikuasai pihak pusat dinilai merampas ruang fiskal Pemerintah Daerah tanpa memberikan pemulihan ekonomi lokal yang nyata.
Bhima bahkan mengungkapkan, temuan tingkat pembatalan dapur, penyalahgunaan anggaran, hingga tingginya angka makanan terbuang, telah memicu sindiran terhadap program MBG. "Kebocorannya bukan hanya di level pengadaan, tapi makanan sisanya itu 1,2 triliun. Jadi MBG lebih tepat sebagai subsidi bagi pakan ternak, bukan gizi, " tegas Bhima.
