Anggaran MBG Dipangkas Rp68 Triliun, Sistem Pengawasan Dapur SPPG Jadi Isu Krusial

JAKARTA - AFU.ID, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI berencana memangkas anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp67 triliun dari total anggaran Rp335 triliun. Jadi anggaran MBG setelah dipotong menjadi Rp268 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pemangkasan anggaran MBG sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menghemat APBN.

"Tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, penghematan dilakukan agar penggunaan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara program MBG, menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain sebagai langkah untuk menghemat anggaran, upaya ini juga dilakukan sebagai bentuk perbaikan tata kelola program MBG. "Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka (BGN) membelanjakan uang," ucap Purbaya.

Menurutnya, Presiden Prabowo terbuka terhadap berbagai masukan terkait pelaksanaan program MBG. Pemerintah sedang menghitung skema penghematan terbaik tanpa mengurangi efektivitas program pemberian MBG kepada penerima manfaat.

Per 30 April 2026 anggaran MBG telah terpakai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari Rp335 triliun. Saat ini sudah ada 61,96 juta penerima dan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

"MBG sudah mencapai Rp75 triliun," pungkas Purbaya.

Dalam Rapat Paripurna, Rabu (20/5/2026) Presiden Prabowo menyebut saat ini program MBG telah menjadi tumpuan bagi sekitar 1,2 juta lapangan pekerja.

Sebanyak 62,4 juta penerima manfaat MBG setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari.

"Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi," katanya.

Meski begitu, dirinya mengakui bahwa program ini belum sempurna. Khususnya dalam hal pengawasan. Menurutnya, sudah ada 3 ribu SPPG yang telah ditutup karena tidak memenuhi standar.

"Kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar," ucapnya.

Pengawasan pelaksanaan program MBG diperluas. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengatakan pihaknya akan ikut mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia mengaku telah bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang melaporkan terkait situasi terkini dan mekanisme implementasi program MBG.

"Saya sampaikan kepada beliau, saya bilang bahwa KSP akan mengawal ketat dan mengawasi program keunggulan Bapak Presiden,” kata Dudung, Selasa (19/5).

Dudung menjelaskan KSP akan memastikan tidak ada yang menjual titik dapur. “Dengan demikian, tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan," kata Dudung.

Dia menyatakan pengawasan diperlukan agar pelaksanaan program MBG berjalan sesuai arahan Presiden dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Dudung mengingatkan agar tidak ada oknum yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi Dudung mengatakan sebelum bertemu dengan BGN, dirinya juga dipanggil Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming membahas terkait perbaikan implementasi MBG. (EER)