JAKARTA, AFU.ID - Laporan bulanan dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan, ruang fiskal pemerintah tahun 2026 ini, semakin tertekan dengan membengkaknya jumlah utang luar negeri. Dalam laporan bulanan yang diterbitkan Juni 2026 ini, INDEF mengungkapkan, utang pemerintah pusat sudah menembus Rp9.920 triliun, didominasi oleh SBN yaitu sebesar Rp8.653 triliun.
Utang yang didominasi surat berharga negara itu, menurut laporan INDEF yang akan menjadi sumber utama tekanan fiskal tahun ini. Pasalnya, pelemahan rupiah meningkatkan biaya dana (cost of fund) SBN dan memperberat beban cicilan utang global. "Indikator Debt Service Ratio (DSR) Tier 2 melonjak ke 35,49%, artinya lebih dari sepertiga pendapatan negara terserap hanya untuk membayar pokok dan bunga utang," demikian laporan INDEF, dikutip Kamis (25/6/2026)
Terlebih, kondisi saat ini rupiah semakin tertekan, kembali mendekati angka psikologis Rp18.000. Dalam perdagangan penutupan hari ini, Kamis (25/6/2026), rupiah memang menguat tipis di angka Rp17.943 per dolar AS. Pada pembukaan pagi rupiah sempat menyentuh angka Rp17.963 per dolar AS.
INDEF mengatakan, kondisi lemahnya rupiah ini semakin menambah beban pembayaran bunga utang, juga ternyata tak berdampak pada keuntungan dari ekspor. Lpaoran INDEF mamaparkan, secara nominal, pelemahan kurs memang searah dengan kenaikan ekspor-impor (korelasi level 0,74). Namun, analisis month on month (MoM) dan year on year (YoY) menunjukkan hubungan itu lemah. Argumen bahwa rupiah lemah otomatis menguntungkan ekspor dipatahkan karena biaya impor input industri juga ikut naik.
Selain itu, rupiah menjadi sangat volatil lantaran Indonesia sangat tergantung pada impor dari AS untuk komoditas pangan, pakan, dan energi (seperti kedelai, LPG, gandum, dregs penyulingan, daging). "Melemahnya rupiah mendongkrak biaya impor barang-barang tersebut dan berisiko memicu inflasi di dalam negeri (imported inflation)," demikian lpaporan INDEF.
INDEF mengatakan, dengan menggunakan baseline APBN 2026 (Kurs: Rp16.500/US$ dan harga minyak mentah ICP: US$70/barel, serta defisit baseline: 2,68% PDB), maka setiap pelemahan kurs Rp250/US$ (pada ICP baseline) menambah pengeluaran impor minyak (import bill) sebesar Rp7,10 triliun. Jika kombinasi pelemahan kurs menembus di atas Rp17.000/US$ dan harga minyak dunia (ICP) mendekati atau melewati US$90/barel, maka defisit baru APBN diproyeksikan akan membengkak mendekati atau melewati batas aman undang-undang, yaitu 3% PDB.
Berbasis laporan tersebut, terkait APBN, INDEF menyarankan, pertama, pemerintah harus melakukan pengendalian ketat dan memastikan alokasi subsidi energi (BBM, LPG 3kg, Listrik) tepat sasaran agar lonjakan import bill akibat kurs tidak sepenuhnya membebani defisit APBN. "Perlu adanya skema penyesuaian harga energi secara bijak dan selektif agar tidak mengorbankan masyarakat miskin namun tetap menjaga ketahanan fiskal," papar laporan INDEF.
INDEF juga menyarankan, pemerintah mengurangi ketergantungan impor migas dengan mempercepat diversifikasi ke sumber energi alternatif/domestik untuk menekan kebutuhan dolar.
Kedua, INDEF menyarakan agar pemerintah memperkuat bantalan moneter eksternal guna meredam volatilitas kurs rupiah. Di antaranya dengan melakukan reorientasi stimulus fiskal ke jangka panjang.
"Mengingat stimulus saat ini terlalu bertumpu pada belanja operasional/konsumsi jangka pendek (seperti bansos, subsidi belanja barang program MBG), pemerintah disarankan meningkatkan porsi belanja modal guna mendorong sektor produktif, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja formal yang berkelanjutan," demikian INDEF.
Selain itu, INDEF secara spesifik juga memberikan catatan kritis terhadap efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memberikan rekomendasi penghematan (efisiensi) anggaran yang cukup konkret untuk menjaga keberlanjutan APBN 2026. Menurut laporan INDEF program MBG diakui mampu mendongkrak pertumbuhan sektor jasa (seperti sektor akomodasi dan makan-minum yang melonjak 13,14%* akibat aktivitas katering dan penyediaan makanan),
Namun, INDEF menilai stimulus dari program MBG ini terlalu bertumpu pada konsumsi atau belanja operasional jangka pendek. Program ini tidak memberikan efek multiplier jangka panjang terhadap kapasitas produksi nasional.
INDEF juga menekankan, besarnya alokasi anggaran untuk MBG, dikhawatirkan menyedot ruang fiskal yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar atau belanja modal yang lebih produktif. Terbukti, menurut laporan INDEF, pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2026 yang didorong oleh sektor jasa akomodasi dan makan-minum terbukti lambat dalam menurunkan angka pengangguran (hanya turun 0,55%).
"Sektor ini didominasi oleh pekerja informal. Artinya, besarnya anggaran MBG tidak berkorelasi kuat dengan penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas dan berkelanjutan," tegas laporan tersebut.
Untuk mencegah defisit APBN membengkak melewati batas aman 3% PDB akibat kombinasi pelemahan rupiah dan pembengkakan import bill energi, INDEF menyarankan pemerintah melakukan penghematan radikal di sektor-sektor berikut. Pertama, reformasi belanja barang pemerintah (Birokrasi).
"Pemerintah diminta untuk memangkas atau mengefisiensikan belanja barang yang bersifat konsumtif/operasional di kementerian dan lembaga. Anggaran operasional jangka pendek harus diketatkan demi memberi ruang pada pos yang lebih mendesak," tegas INDEF.
Kedua, pengendalian ketat subsidi energi. Sektor ini menurut INDEF, menjadi titik penghematan terbesar yang disarankan. INDEF menegaskan pemerintah harus melakukan transformasi agar subsidi BBM, LPG 3kg, dan listrik wajib tepat sasaran (berbasis orang/penerima manfaat, bukan komoditas). "Setiap kebocoran subsidi pada komoditas impor akan langsung memperparah defisit anggaran karena efek pelemahan kurs," tegas INDEF.
Ketiga, penyesuaian harga energi non-subsidi secara fleksibel. laporan tersebut menyarankan adanya skema penyesuaian harga energi yang lebih terarah dan selektif untuk kelompok masyarakat mampu guna mengurangi beban kompensasi energi yang harus dibayar pemerintah ke BUMN energi.
Keempat, reorientasi ke belanja modal (efisiensi jangka panjang). Daripada terus-menerus menggelontorkan dana untuk bantuan sosial (bansos) atau subsidi belanja barang yang konsumtif, INDEF menyarankan anggaran dialihkan (direorientasi) ke belanja modal. "Investasi pada sektor produktif akan memperkuat struktur ekonomi, menarik investasi fisik, dan menghasilkan penerimaan pajak baru di masa depan untuk membayar beban utang yang saat ini Debt Service Ratio-nya sudah menyentuh 35,49%," tulis INDEF.
"INDEF, secara garis besar, juga mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada gimmick pertumbuhan ekonomi tinggi yang didorong oleh belanja konsumsi pemerintah, melainkan harus kembali disiplin pada efisiensi anggaran dan penguatan sektor riil," pungkas laporan tersebut.
MAR
