AFU.id

Jepang Butuh Pekerja Migran Indonesia, SMK Go Global dan Penguatan LPK jadi Solusi

Bagikan:

Penulis: Adriyan Adirizky RahmatReporter: Adriyan Adirizky R

Ringkasan Berita

Pemerintah Indonesia melalui Program SMK Go Global dan Penguatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) berupaya memenuhi permintaan Jepang akan pekerja migran Indonesia (PMI) dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional. Menko PM RI Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya transformasi pendidikan vokasi agar lulusan SMK siap bersaing secara global, dengan target penempatan 500.000 tenaga kerja hingga 2029. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberantas praktik penempatan ilegal dan memastikan perlindungan bagi PMI, sementara Jepang mengapresiasi karakter disiplin dan etos kerja para pekerja Indonesia.

Jepang Butuh Pekerja Migran Indonesia, SMK Go Global dan Penguatan LPK jadi Solusi
Siswa mengikuti pelatihan pengoperasian mesin pneumatik pada program SMK Go Global di SMK YPWKS, Kota Cilegon, Provinsi Banten, SeniN (15/6/2025). (Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/kye)

JAKARTA, AFU.ID — Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Go Global sebagai Program Prioritas Pemerintah menjadi solusi atas tingginya kebutuhan Jepang terhadap pekerja migran Indonesia (PMI). Begitupun program Penguatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (PM RI), Muhaimin Iskandar, menyatakan Jepang sangat puas dan mempercayai kualitas PMI. Akan tetapi, kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional harus meningkat agar berdaya saing global. Oleh karenanya, transformasi program SMK Go Global dan Penguatan LPK terus mengalami percepatan guna menyiapkan tenaga kerja berkualitas.

Muhaimin Iskandar menyampaikan hal tersebut ketika menghadiri pembekalan dan pelepasan Calon PMI di Pendopo Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (4/8/2026). “Jepang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, sementara Indonesia memiliki SDM yang terus kita siapkan dengan lebih baik. Karena itu, hubungan kedua negara harus dibangun atas dasar saling membutuhkan dan saling memberikan perlindungan,” ungkapnya.

Baca Juga

Selain itu, Kementerian Koordinator (Kemenko) PM RI terus mengoordinasikan dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi calon PMI yang telah memperoleh job order. Menko Muhaimin berharap, skema itu dapat membantu pembiayaan pelatihan, sertifikasi, dan keberangkatan dengan bunga yang terjangkau. Ia menekankan, transformasi PMI harus mengarah dari dominasi sektor informasi menuju tenaga kerja profesional dengan kompetensi yang menyesuaikan standar internasional.

Kemenko PM RI juga berkomitmen memberantas berbagai praktik penempatan ilegal maupun penyalahgunaan proses rekrutmen yang merugikan masyarakat. “Ke depan, kita ingin nama Indonesia semakin dikenal karena kualitas talenta yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Kepercayaan yang sudah diberikan oleh negara mitra, seperti Jepang, harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas SDM Indonesia agar mampu bersaing di tingkat dunia,” tutur Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar.

Skema Program SMK Go Global dan Penguatan LPK

Menko Muhaimin menjelaskan, SMK Go Global telah mengubah kurikulum pendidikan vokasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri global. Dengan begitu, peserta didik telah mempunyai perencanaan karier sejak awal masa pendidikan. Sebagai informasi, Pemerintah RI menargetkan 500.000 penempatan yang terdiri dari 300.000 lulusan SMK sederajat dan 200.000 dari masyarakat umum hingga 2029.

Program tersebut berfokus pada bidang-bidang dengan permintaan tinggi di luar negeri, seperti welder (juru las), caregiver (perawat lanjut usia), hospitality (perhotelan/pelayanan), nurse (perawat), manufaktur, konstruksi, agrikultur, dan truck driver. Target negara tujuannya adalah Jepang, Jerman, Korea Selatan, Turki, Taiwan, Malaysia, Singapura, Portugal, Kanada, Maladewa, hingga kawasan Eropa.

Sementara itu, Penguatan LPK memegang peran vital sebagai jembatan penyiapan kompetensi kerja, etos kerja, dan pemenuhan sertifikasi standar industri internasional. Oleh karenanya, standardisasi dan akreditasi resmi menjadi tantangan besar dalam pemerataan kualitas LPK di tanah air. Hal itu karena baru 1.349 lembaga telah terakreditasi dari total 7.437, artinya masih ada 6.088 yang belum.

Baca Juga

Cak Imin menilai, program SMK Go Global dan Penguatan LPK telah menjadi sebuah keharusan. Terlebih lagi, Jepang sangat mengapresiasi karakter PMI yang disiplin, taat hukum, mampu beradaptasi, dan mempunyai etos kerja yang baik. Yang mana, pengakuan itu merupakan modal penting yang harus terus terjaga melalui peningkatan kualitas SDM secara berkelanjutan.

Indonesia dan Jepang bahkan sepakat memperkuat kerja sama untuk memastikan keamanan dan perlindungan PMI. Komitmen itu terjalin usai Muhaimin Iskandar menemui Ministry of Justice Hiroshi Hiraguchi dan Minister in charge of a Society of Well-Ordered and Harmonious Coexistence with Foreign Nationals Kimi Onoda di Jepang beberapa waktu lalu. “Kepercayaan itu tidak datang begitu saja, kita harus memastikan setiap calon pekerja migran berangkat dengan kompetensi, keterampilan, kemampuan bahasa, dan kesiapan budaya yang baik,” pungkasnya. (ADR)

Berita Terkait

Pilihan Redaksi

Lihat Indeks Berita