JAKARTA, AFU.ID - Model integrasi perkebunan sawit dan peternakan sapi dinilai bisa menjadi solusi strategis mengatasi masalah defisit daging nasional. Model ini sekaligus juga mampu meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan.
"Ini memiliki potensi besar untuk mendukung pemenuhan kebutuhan daging nasional dan mengurangi ketergantungan impor," kata Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Dia menekankan hal itu saat meninjau peternakan dengan Program Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi (SISKA) di areal perkebunan PT Buana Karya Bhakti, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Jumat (19/6).
Menurut Hanif, sistem pengembangbiakan sapi yang dilakukan secara alami di kawasan perkebunan terbukti lebih efisien dibandingkan inseminasi buatan.
Selain biaya yang lebih rendah, proses reproduksi alami dinilai lebih efektif karena seluruh hormon yang dibutuhkan untuk kebuntingan tersedia secara alami.
"Model ini sangat cocok untuk breeding. Setelah anak sapi berusia tiga hingga sembilan bulan, kemudian disapih dan dipisahkan agar pertumbuhannya lebih seragam," ujar Hanif.
Berdasarkan penjelasan pengelola, populasi sapi di PT Buana Karya Bhakti yang semula hanya sekitar 300 ekor kini telah berkembang menjadi hampir 1.500 ekor. Populasi tersebut dipelihara di atas lahan perkebunan seluas hampir 16 ribu hektare.
Hanif menjelaskan, dengan rasio sekitar satu ekor sapi untuk setiap 13 hektare lahan, potensi integrasi sawit dan sapi di Kalimantan Selatan sangat besar. Dari total sekitar 480 ribu hektare perkebunan sawit di provinsi tersebut, sekitar 250 ribu hektare dinilai layak untuk program SISKA.
"Kalau 250 ribu hektare ini diintegrasikan, maka paling tidak ada sekitar 20 ribu ekor sapi yang bisa dipelihara. Jumlah ini dapat membantu memenuhi kekurangan kebutuhan sapi potong di Kalimantan Selatan," katanya.
Ia mengungkapkan, kebutuhan sapi di Kalimantan Selatan mencapai sekitar 56 ribu hingga 57 ribu ekor, sementara kemampuan produksi saat ini baru sekitar 33 ribu ekor sehingga masih terdapat kekurangan lebih dari 20 ribu ekor.
Mantan Menteri Lingkungan Hidup itu menambahkan, keberhasilan program tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air. Apabila konsep integrasi sawit-sapi dapat diperluas secara nasional, maka ketahanan pangan hewani Indonesia dinilai dapat semakin kuat.
Secara nasional, kata Hanif Indonesia memiliki lebih dari 17 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Dengan asumsi satu ekor sapi membutuhkan 13 hingga 15 hektare lahan, potensi integrasi tersebut diperkirakan mampu menampung sekitar 1,3 juta ekor sapi.
"Angka itu sebenarnya sudah mampu memenuhi kebutuhan nasional. Kebutuhan daging kita sekitar 800 ribu ton per tahun, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 400 ribu ton, sehingga masih ada kekurangan yang selama ini dipenuhi melalui impor," jelasnya.
Selain mendukung penyediaan daging, integrasi sawit dan sapi juga dinilai memberikan manfaat bagi sektor perkebunan.
Kehadiran sapi disebut mampu menekan biaya pembersihan gulma hingga 50-70 persen, sementara kotoran ternak dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman kelapa sawit.
Untuk menghindari dampak negatif terhadap tanah, Hanif mengatakan sistem penggembalaan dilakukan secara bergilir, di mana sapi hanya berada di satu lokasi selama satu hari sebelum dipindahkan ke area lainnya.
Pemerintah, lanjut Hanif, akan membahas lebih lanjut pengembangan program SISKA bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Pertanian dan sektor perdagangan, guna menyusun regulasi dan menciptakan iklim usaha yang berkelanjutan.
"Kita tidak perlu memaksakan model peternakan dari negara lain. Kita harus menyesuaikannya dengan karakter Indonesia. Integrasi sawit dan sapi ini menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan untuk menjawab kebutuhan daging nasional," katanya.
(ANT/MAR)
