Penulis: Raihan Immaduddin
JAKARTA, AFU.ID — Bursa pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031 mulai memanas menjelang Muktamar Ke-35 NU yang akan digelar pada akhir Agustus mendatang. Di tengah persaingan sejumlah kandidat, PBNU menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak akan ikut campur atau cawe-cawe dalam proses penentuan pimpinan organisasi tersebut.
Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, seluruh proses pemilihan ketua umum sepenuhnya menjadi kewenangan para peserta muktamar. Menurutnya, Presiden memahami tradisi NU dan menghormati mekanisme organisasi sehingga tidak akan melakukan intervensi terhadap jalannya forum lima tahunan itu. "Saya kira benar bahwa Presiden tidak akan turut campur dalam kaitan dengan proses muktamar itu," ujar Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Ia menambahkan, Prabowo mengenal hampir seluruh tokoh NU dan memberikan kepercayaan penuh kepada muktamirin untuk menentukan pemimpin organisasi melalui mekanisme musyawarah. Di sisi lain, kontestasi menuju kursi Ketua Umum PBNU mulai diwarnai kemunculan sejumlah nama. Selain petahana KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), bursa calon juga diisi Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa, Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif KH Abdussalam Shohib (Gus Salam), hingga Menteri Agama KH Nasaruddin Umar.
"Siapa pun boleh maju, siapa pun bisa ikut dalam pemilihan ketua umum yang akan datang. Saya kira NU tidak kekurangan kader untuk menjadi ketua umum di masa yang akan datang," ujarnya. Kemunculan nama Nasaruddin Umar turut memunculkan pembahasan mengenai aturan yang melarang Ketua Umum PBNU merangkap jabatan sebagai menteri. Gus Ipul menjelaskan ketentuan yang lahir dalam Muktamar NU di Lampung pada 2021 itu masih dapat diubah apabila mayoritas peserta muktamar menghendakinya.
Muktamar Ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27-30 Agustus 2026 di Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Selain memilih Ketua Umum PBNU untuk masa khidmat 2026-2031, forum tertinggi organisasi tersebut juga akan membahas berbagai agenda strategis, termasuk kemungkinan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menjadi dasar tata kelola NU. (RAI)
