Meski Berada di Rusia, Pengadilan Suriah Tetap Jatuhkan Vonis Hukuman Mati bagi Bashar al-Assad

11 Agustus 2026 | 17.06 WIB

Penulis: Erik Erfinanto

Ringkasan Berita

Pengadilan pidana di Damaskus, Suriah, telah menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Presiden Bashar al-Assad secara in absentia atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama perang saudara Suriah, di mana Assad tidak hadir dalam persidangan karena berada di Rusia setelah pemerintahannya runtuh pada Desember 2024. Selain Assad, beberapa tokoh terkait rezimnya, termasuk adiknya, Maher al-Assad, juga dijatuhi hukuman serupa. Proses hukum ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Suriah pascarezim Assad untuk mengusut dugaan kejahatan selama konflik yang telah berlangsung lebih dari satu dekade, meskipun pelaksanaan hukuman mati bagi Assad terhambat oleh statusnya yang berada di luar yurisdiksi Suriah.

Meski Berada di Rusia, Pengadilan Suriah Tetap Jatuhkan Vonis Hukuman Mati bagi Bashar al-Assad — Mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad divonis hukuman mati atas kejahatan peran. (Foto istimewa)

JAKARTA, AFU.ID - Pengadilan pidana di Damaskus, Suriah, menjatuhkan hukuman mati kepada mantan Presiden Bashar al-Assad secara in absentia atau tanpa kehadirannya di persidangan, Selasa (11/8/2026). Putusan tersebut dijatuhkan setelah pengadilan menyatakan Assad bersalah atas sejumlah kejahatan yang berkaitan dengan perang saudara Suriah, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Assad tidak hadir dalam persidangan karena telah meninggalkan Suriah setelah pemerintahannya runtuh pada Desember 2024. Ia kemudian berada di Rusia. Selain Bashar al-Assad, pengadilan juga menjatuhkan hukuman mati terhadap sejumlah tokoh yang terkait dengan rezimnya, termasuk adiknya, Maher al-Assad. Proses hukum terhadap Assad merupakan bagian dari upaya pemerintahan Suriah pascarezim Assad untuk mengusut dugaan kejahatan yang dilakukan selama konflik yang berlangsung selama lebih dari satu dekade.

Perang saudara Suriah pecah pada 2011 setelah demonstrasi antipemerintah berkembang menjadi konflik bersenjata. Pemerintahan Assad kemudian menghadapi berbagai kelompok oposisi dan kelompok bersenjata selama bertahun-tahun. Dalam proses hukum yang berlangsung di Suriah, Assad dan sejumlah mantan pejabat rezimnya menghadapi tuduhan terkait tindakan kekerasan terhadap warga sipil selama konflik.

Sebelumnya, pengadilan Suriah telah memulai sejumlah persidangan terhadap tokoh-tokoh yang terkait dengan pemerintahan Assad. Pada Juli 2026, misalnya, Pengadilan Pidana Keempat di Damaskus menggelar persidangan terhadap Wassim al-Assad atas tuduhan yang mencakup kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, pelaksanaan hukuman terhadap Bashar al-Assad masih menjadi persoalan karena mantan presiden tersebut berada di luar wilayah Suriah.

Keberadaan Bashar al-Assad

Bashar al-Assad pergi ke Rusia pada 8 Desember 2024 saat rezimnya runtuh. Saat itu, kelompok pemberontak telah bergerak cepat menuju Damaskus dan merebut ibu kota Suriah setelah serangkaian kota strategis jatuh dalam waktu singkat. Beberapa jam sebelum pemberontak menguasai Damaskus, Assad meninggalkan ibu kota menggunakan pesawat. Pada awalnya, keberadaannya tidak diketahui. Dua pejabat militer Suriah mengatakan kepada Reuters bahwa Assad telah menaiki pesawat dari Damaskus pada Minggu pagi, tetapi tujuan penerbangannya belum diketahui. Rusia kemudian mengonfirmasi bahwa Assad telah meninggalkan Suriah, meski saat itu belum mengungkap lokasi keberadaannya.

Dalam laporan Reuters, pelarian Assad dimulai dari Damaskus menuju pangkalan udara Rusia di Hmeimim, dekat Latakia, di pesisir Suriah. Dari situ ia diterbangkan menuju Moskow. Pesawat yang membawanya disebut mematikan transponder selama penerbangan sehingga keberadaannya tidak mudah dilacak. Pelarian tersebut berlangsung ketika situasi di Damaskus sudah berada di ambang keruntuhan. Assad sebelumnya masih berusaha mempertahankan kekuasaannya. Bahkan, beberapa jam sebelum meninggalkan Suriah, Assad bertemu sekitar 30 pejabat militer dan keamanan di Kementerian Pertahanan.