JAKARTA, AFU.ID - Presiden Prabowo berkali-kali mengeluh soal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selalu merugi. Terakhir, dalam pidatonya saat menutup acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu (28/6/2026), keluhan Prabowo sangat spesifik menyoroti pemborosan anggaran untuk membayar fasilitas pejabat BUMN yang perusahaannya terus merugi.
Prabowo bahkan langsung memanggil COO Danantara, Dony Oskaria, di depan forum untuk menegaskan target perampingan. "Dari seribu lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200... Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup, 750 dirut, 750 direksi, kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead!"
Merespons keluhan Prabowo soal kerugian BUMN khususnya pemborosan anggaran untuk membayar fasilitas pejabatnya, pada Senin (29/6/2026), Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, langsung mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ntuk menemui Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin. Pertemuan itulah yang membahas penyerahan data restrukturisasi BUMN dan pengawasan proyek strategis seperti hilirisasi.
Dalam kesempatan itu, Dony Oskaria blak-blakan mengungkap struktur kerugian BUMN yang ternyata bersumber dari menjamurnya anak-cucu perusahaan. Dony mengungkapkan, dari total 1043 BUMN 52% diantaranya berstatus merugi. Kerugian langsung mencapai Rp20 triliun per tahun. Kerugian ini tercatat langsung secara resmi di dalam laporan laba rugi perusahaan.
Kerugian tidak langsung, alias akibat inefisiensi, mencapai Rp30 triliun per tahun. Kerugian ini timbul akibat banyaknya rantai transaksi yang berlapis-lapis (layering transaction) dan inefisiensi operasional. Akibat gabungan kerugian perusahaan dan inefisiensi birokrasi, BUMN kehilangan potensi keuntungan hingga Rp50 triliun per tahun.
Di antara BUMN yang merugi, sektor terbesar penyumbang kerugian adalah BUMN karya. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) misalnya, mencatat rugi bersih tertinggi sebesar Rp9,71 triliun. Berikutnya ada PT PP (Persero) Tbk (PTPP) yang mencatat kerugian hingga Rp6,08 triliun. Kemudian ada PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) yang mengalami lonjakan kerugian hingga Rp5,40 triliun. Lalu PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dengan catatan kerugian Rp3,93 triliun.
Paradoks Pengelolaan BUMN
Meski Prabowo terus mengeluhkan kerugian BUMN, dan melakukan pemangkasan atas jumlah BUMN hingga menjadi 250 perusahaan, demi efisiensi, masyarakat tetap menyoroti adanya paradoks dalam pengelolaan BUMN. Di satu sisi Prabowo mengeluhkan borosnya anggaran untuk pejabat BUMN, di sisi lain BUMN tetap dijadikan "ladang" bagi-bagi jabatan untuk tim sukses dan orang-orang dekatnya.
Sorotan terbaru terkait pengangkatan Asisten Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda. Pengangkatan Mufli dengan latar belakang pendidikan non-industri dan dianggap nol pengalaman mengurus industri baja, mengundang kritik tajam. Terlebih, perusahaan patungan strategis berkasitas produksi 3 juta ton baja per tahun antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan POSCO Korea Selatan itu posisinya tengah merugi.
Berdasarkan laporan keuangan 2025, Krakatau Posco membukukan pendapatan sekitar US$2,07 miliar, namun mencatat rugi bersih fantastis sebesar US$124,45 juta, melonjak tajam dari kerugian 2024 sebesar US$39,80 juta.
Selain Mufli, pengangkatan Siti Zahra Aghnia merupakan istri dari Muhammad Arief Rosyid Hasan, sosok yang sangat sentral dalam pemenangan pemilu sebagai Komandan TKN Fanta (Pemilih Muda) Prabowo-Gibran sebagai Komisaris Independen di anak usaha raksasa energi negara Pertamina Patra Niaga juga jadi sorotan.
Publik di media sosial menyoroti adanya pola "estafet jabatan" atau "dinasti kecil" di keluarga mereka. Sebelumnya, Arief Rosyid merupakan Komisaris Independen di PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Demi fokus memenangkan Prabowo-Gibran, Arief Rosyid mundur dari jabatan komisaris tersebut untuk memimpin TKN Fanta.
Tak lama setelah paslon yang didukungnya unggul dalam penghitungan suara, justru sang istri, Siti Zahra Aghnia, yang diangkat menduduki kursi Komisaris Independen di Pertamina Patra Niaga per 1 Februari 2024. Kritik tajam diarahkan karena penunjukan ini dianggap sebagai taktik "tukar guling" jabatan, di mana posisi komisaris yang ditinggalkan suami seolah didelegasikan kepada istri sebagai bentuk kompensasi politik.
Siti Zahra Aghnia diketahui merupakan lulusan S1 Arsitektur Interior dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) dan sebelumnya lebih banyak bergerak di sektor swasta (interior/desain). Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga adalah tulang punggung distribusi energi nasional—menangani logistik, rantai pasok BBM, gas, minyak pelumas, dan pengelolaan risiko hilir migas yang luar biasa kompleks dengan perputaran uang triliunan rupiah.
Penunjukan-penunjukan anggota tim sukses dan orang dekat lingkaran kekuasaan menjabat di BUMN jelas menjadi paradoks di tengah niat pemerintah membenahi perusahaan pelat merah agar menghasilkan bagi negara.
Sarang Korupsi dan Obral Jabatan
Terlebih saat mengunjungi KPK, Dony Oskaria sendiri menyatakan BUMN tak hanya bermasalah dalam tata kelola tapi juga menjadi sarang korupsi. Karenanya dia mengatakan, proses hukum tidak berhenti pada penutupan BUMN yang merugi. "Penutupan-penutupan itu tidak berarti menghapus kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi nanti dibilang lagi, ini tutup, terus dahulu mereka nyolong gimana? Enggak ada bos, tidak akan menutupi masalah kriminalnya," tegas Dony.
Evaluasi BUMN bermasalah ini bahkan disebut-sebut berpotensi menyeret ribuan direksi untuk diperiksa oleh KPK jika ditemukan indikasi mens rea (niat jahat) yang merugikan keuangan negara. Tetapi bagaimana pemerntah membenahi dan menegakkan hukum atas korupsi yang terjadi di BUMN tetap menjadi pertanyaan jika pemerintah sendiri terus menjadikan BUMN ladang bagi-bagi jabatan.
Nah, di era Prabowo sendiri tercatat, anggota Times banyak yang menduduki kabatan di BUMN. Di antaranya *Simon Aloysius Mantiri, eks Wakil Bendahara TKN dan Dewan Pembina Gerindra yang kini duduk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Kemudian ada Komjen (Purn) Condro Kirono, mantan Wakil Ketua TKN yang duduk sebagai Komisaris Independen PT Pertamina (Persero).
Berikutnya ada Grace Natalie, Wakil Ketua TKN/Politisi PSI yang kini menjabat sebagai Komisaris PT Mining Industry Indonesia (MIND ID). Lalu Andi Arief, Ketua Bappilu Partai Demokrat (Partai Koalisi) yang menjabat sebagai Komisaris Independen PT PLN (Persero). Ada juga Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar TKN, Komisaris Utama PT PLN (Persero).
Praktik obral jabatan ini memicu kritik keras dari pengamat kebijakan publik, Muhammad Said Didu. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN tersebut mengingatkan bahwa fenomena menjadikan BUMN sebagai bancakan penguasa adalah penyakit lama yang terus berulang dari rezim ke rezim.
Said Didu menceritakan pengalamannya pada tahun 2005 saat menjabat sebagai Ketua Tim Evaluasi seleksi Direksi dan Komisaris BUMN era SBY-JK. Kala itu, ia secara berani membuang sekitar 920 CV usulan komisaris dan direksi yang datang dari relawan, tim sukses, dan partai politik ke tong sampah.
"Jawaban saya hanya satu: saya tidak rela BUMN jadi TONG SAMPAH!!!... Jadi intinya apakah ada yang mau memperbaiki BUMN atau memang mau dijadikan bancakan penguasa," tegas Said Didu di laman X miliknya.
Upaya Danantara dan KPK untuk menyisir korupsi di tubuh BUMN patut diapresiasi, namun langkah tersebut akan menjadi sia-sia jika "pintu masuk" bagi pejabat BUMN baru tidak dibenahi. Selama kursi komisaris diperlakukan sebagai hadiah pemenangan pemilu, restrukturisasi ribuan BUMN yang digagas Presiden Prabowo hanya akan menyelesaikan masalah di hilir, sementara hulu tata kelolanya tetap rapuh dan rusak tergerus kompromi politik.
MAR
