JAKARTA, AFU.ID - Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menandatangani Pakta Pertahanan Bersama Makkah atau Mecca Joint Defence Agreement di Istana Al-Safa, Kota Makkah, Jumat (7/8/2026). Perjanjian tersebut menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya, sebuah mekanisme pertahanan bersama yang langsung memunculkan perbandingan dengan Pasal 5 NATO.
Pakta Pertahanan itu ditandatangani Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Ketiga negara menyatakan kesepakatan tersebut bertujuan memperkuat daya tangkal kolektif dan memperluas kerja sama pertahanan, termasuk pertukaran informasi, koordinasi keamanan, latihan militer, dan pengembangan industri pertahanan. Reuters melaporkan perjanjian itu juga akan memiliki komite menteri serta sekretariat permanen yang berkedudukan di Arab Saudi.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan mekanisme pertahanan bersama dalam pakta tersebut secara teknis sejalan dengan prinsip Pasal 5 NATO, meski implementasinya belum sedetail dan sekuat aliansi Atlantik Utara. "Secara teknis, ini sama dengan Pasal 5," kata Fidan, seperti dilaporkan Reuters. Pasal 5 NATO menetapkan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota, meskipun bentuk bantuan yang diberikan setiap negara dapat berbeda.
Namun, pemerintah ketiga negara menolak menyebut pakta Makkah sebagai pembentukan blok militer baru atau aliansi sektarian. Fidan menegaskan perjanjian tersebut bersifat defensif dan tidak diarahkan terhadap Iran maupun negara tertentu. "Perjanjian ini tidak ditujukan terhadap Iran atau negara lain," kata Fidan. Menurutnya, negara tertentu baru dapat dipandang sebagai ancaman apabila melakukan tindakan yang secara langsung mengancam salah satu negara anggota.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena Pakta Pertahanan Makkah lahir ketika kawasan Timur Tengah masih berada dalam situasi keamanan yang sangat tegang. Perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran telah meningkatkan ketegangan di Teluk, sementara serangan kelompok Houthi terhadap wilayah dan kepentingan Saudi kembali meningkat. Sehari sebelum pakta ini ditandatangani, Saudi bahkan mengatakan menghadapi kemungkinan serangan dari dua arah, yakni kelompok yang didukung Iran di Irak dan Houthi di Yaman.
Koalisi Pertahanan Maritim
Meski demikian, pakta Makkah tidak identik dengan koalisi pertahanan maritim yang sebelumnya dibentuk Saudi bersama sejumlah negara. Pada akhir Juli 2026, Saudi mengumumkan rencana membangun koalisi pertahanan maritim multinasional untuk melindungi pelayaran internasional dan jalur energi di Laut Merah, Selat Bab al-Mandab, dan Teluk Aden setelah serangkaian serangan Houthi terhadap kapal yang terkait dengan Saudi. Inisiatif tersebut didukung 14 negara, yakni Saudi Arabia, Mesir, Turki, Pakistan, Qatar, Kuwait, Bahrain, Yordania, Yaman, Bangladesh, Nigeria, Sudan, Djibouti, dan Somalia.
Dengan demikian, Mesir memang sudah berada dalam kerangka kerja sama keamanan yang berbeda tersebut. Koalisi maritim itu berfokus pada keamanan laut, kebebasan navigasi, perlindungan jalur perdagangan dan pasokan energi. Sementara pakta Makkah jauh lebih sempit dari sisi keanggotaan, tetapi memiliki klausul pertahanan bersama yang lebih eksplisit karena serangan terhadap satu anggota diperlakukan sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
Menariknya, Turki kini justru berharap Mesir ikut masuk ke dalam Pakta Pertahanan Makkah. Fidan mengatakan pintu keanggotaan tetap terbuka bagi negara lain dan menyebut Mesir sebagai salah satu negara yang berpotensi bergabung. Presiden Erdogan juga melihat kemungkinan memperluas kerja sama tersebut sehingga tidak berhenti pada tiga negara pendiri.
Keinginan melibatkan Mesir memiliki arti strategis. Mesir merupakan salah satu kekuatan militer terbesar di dunia Arab dan memiliki posisi geografis penting karena menguasai Terusan Suez serta memiliki akses ke Laut Merah dan Laut Mediterania. Jika Kairo bergabung, struktur pakta akan mencakup tiga kawasan strategis sekaligus, yakni Teluk melalui Saudi, Anatolia dan Mediterania melalui Turki, serta Afrika Utara dan Laut Merah melalui Mesir.
Mesir juga sudah menjadi bagian dari kerja sama keamanan maritim yang diprakarsai Saudi. Karena itu, masuknya Kairo ke pakta Makkah akan menciptakan hubungan yang lebih erat antara kerja sama keamanan laut dan mekanisme pertahanan kolektif yang kini dibangun Saudi, Turki, dan Pakistan. Namun, hingga kini belum ada pengumuman bahwa Mesir telah memutuskan bergabung. Yang ada baru dorongan dari pihak Turki agar negara tersebut masuk dalam arsitektur pertahanan baru tersebut.
Pakta Makkah sendiri bukan muncul dari ruang hampa. Kesepakatan tersebut merupakan perluasan dari hubungan pertahanan Saudi-Pakistan yang telah berlangsung selama puluhan tahun dan kemudian diformalkan melalui Strategic Mutual Defence Agreement pada September 2025. Dalam kesepakatan bilateral itu, kedua negara juga menyatakan bahwa agresi terhadap salah satu pihak akan dipandang sebagai agresi terhadap keduanya. Pakistan dan Saudi kemudian memperluas format tersebut dengan memasukkan Turki.
NATO Versi Islam
Masuknya Turki memberikan dimensi berbeda karena negara tersebut merupakan anggota NATO sekaligus memiliki industri pertahanan yang berkembang pesat. Turki juga memiliki kemampuan militer konvensional yang besar, sementara Pakistan merupakan satu-satunya negara mayoritas Muslim yang diketahui memiliki senjata nuklir. Saudi, di sisi lain, memiliki kekuatan ekonomi dan posisi geografis yang sangat strategis di Teluk serta merupakan salah satu kekuatan utama dunia Arab.
Namun, menyebut pakta Makkah sebagai "NATO versi Islam" masih terlalu dini. Reuters mencatat perjanjian tersebut belum memuat komitmen militer terperinci mengenai bentuk respons apabila salah satu anggota diserang. Karena itu, klausul pertahanan bersama lebih tepat dilihat sebagai komitmen politik dan strategis yang masih membutuhkan mekanisme operasional lebih lanjut.
Kristian Coates Ulrichsen, pakar Timur Tengah dari Rice University’s Baker Institute, menilai munculnya kesepakatan pertahanan baru di kawasan berkaitan dengan meningkatnya keraguan negara-negara regional terhadap ketahanan jaminan keamanan Amerika Serikat. Menurut dia, perang dengan Iran justru mempercepat upaya negara-negara Timur Tengah untuk memperbanyak pilihan kerja sama keamanan.
"Building new defence pacts is likely not intended to replace or supplant the US, but to provide additional strategic and policy options," kata Ulrichsen, dikutip Al Jazeera. Dengan kata lain, pakta seperti Makkah dapat dibaca bukan semata-mata sebagai upaya mengusir pengaruh Amerika Serikat, melainkan sebagai cara negara-negara kawasan mengurangi ketergantungan pada satu penjamin keamanan.
Dimensi lain yang membuat pakta Makkah penting adalah hubungan ketiga negara dengan konflik di kawasan. Saudi menjadi pihak yang menghadapi ancaman langsung dari serangan rudal dan drone, Pakistan memiliki hubungan militer lama dengan Riyadh sekaligus memainkan peran diplomatik dalam konflik Amerika Serikat-Iran, sedangkan Turki memiliki kapasitas militer dan industri pertahanan yang semakin mandiri.
Pada saat yang sama, ancaman Houthi membuat keamanan Laut Merah menjadi salah satu prioritas Saudi. Pada Juli 2026, Houthi mengumumkan blokade terhadap kapal-kapal Saudi dan kemudian terjadi serangan terhadap kapal serta fasilitas energi Saudi. Pada 9 Agustus, sehari setelah pakta Makkah, Houthi bahkan mengklaim bertanggung jawab atas serangan drone terhadap kilang Saudi Aramco di Jazan. Saudi mengatakan kebakaran di fasilitas tersebut berhasil dipadamkan dan tidak menimbulkan korban jiwa.
Kondisi tersebut memperlihatkan mengapa Turki juga mendorong keterlibatan lebih besar dalam pengamanan Laut Merah. Fidan menyatakan Turki siap berkontribusi dalam upaya internasional untuk menjaga jalur pelayaran di Laut Merah dari serangan Houthi. Artinya, kerja sama pertahanan Makkah dan koalisi maritim Saudi dapat berkembang secara paralel, meskipun keduanya memiliki mandat yang berbeda.
Iran Skeptis, Israel Waspada
Bagaimana dengan Iran? Meski para penandatangan menyangkal bahwa Iran menjadi sasaran, konteks pembentukan pakta tersebut sulit dipisahkan sepenuhnya dari meningkatnya ketegangan dengan Tehran. Saudi sebelumnya menjadi sasaran serangan Iran selama konflik regional, sementara kelompok yang didukung Iran seperti Houthi kini mengancam wilayah dan jalur pelayaran Saudi.
Iran sendiri menanggapi pakta tersebut dengan skeptis. Teheran menilai kesepakatan semacam itu tidak otomatis dapat menjamin keamanan Saudi dan tidak akan menggantikan kebutuhan akan diplomasi regional. Namun, tidak adanya Iran sebagai pihak yang secara eksplisit disebut sebagai musuh dalam dokumen menjadi alasan bagi Ankara, Riyadh, dan Islamabad untuk menekankan bahwa pakta tersebut bersifat defensif.
Dari sisi Israel, pakta Makkah juga memiliki implikasi strategis meski belum ditemukan pernyataan resmi pemerintah Israel yang secara khusus menanggapi kesepakatan tiga negara tersebut. Media Israel menyoroti bahwa perjanjian ini menyatukan Saudi yang memiliki posisi strategis di Teluk, Turki yang merupakan kekuatan militer besar sekaligus anggota NATO, dan Pakistan yang memiliki senjata nuklir. The Times of Israel sebelumnya juga mencatat bahwa pakta pertahanan Saudi-Pakistan 2025 telah dipandang sebagai perkembangan yang penting bagi kalkulasi keamanan Israel.
Sementara itu, belum ada pernyataan resmi yang signifikan dari Uni Emirat Arab mengenai pakta Makkah yang baru ditandatangani. Posisi Abu Dhabi menjadi menarik karena UEA merupakan salah satu kekuatan utama Teluk, tetapi tidak termasuk dalam 14 negara yang mendukung rencana koalisi pertahanan maritim Saudi untuk mengamankan Laut Merah. UEA sebelumnya juga memiliki hubungan keamanan yang erat dengan Amerika Serikat dan hubungan diplomatik dengan Israel melalui Abraham Accords.
Perbedaan posisi tersebut menunjukkan bahwa negara-negara Arab tidak otomatis mengambil jalan yang sama dalam membangun arsitektur keamanan baru. Sebagian masih mempertahankan hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat, sebagian memperkuat hubungan dengan Turki dan Pakistan, sementara negara lainnya berusaha menjaga jalur diplomasi dengan Iran.
Di sisi lain, Pakistan justru mulai mendorong agar kerja sama tersebut berkembang lebih luas. Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif mengatakan aliansi pertahanan negara-negara Islam seharusnya tidak menjadi "exclusive club". Pernyataan itu muncul hanya beberapa waktu setelah Pakistan, Saudi, dan Turki menandatangani pakta Makkah. (EER)
