Periksa Anggota DPRD DKI Jakarta, KPK Duga Uang yang Diterima Bebizie Bukan Honor Menyanyi

JAKARTA, AFU.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi menduga aliran uang dari PT Bara Kumala Sakti kepada anggota DPRD DKI Jakarta Bebizie Sri Mulyati bukan merupakan honor menyanyi. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK mengatakan aliran uang tersebut diduga tidak berkaitan dengan profesi Bebizie sebagai artis.

KPK kemudian memeriksa Bebizie sebagai saksi dalam perkara dugaan gratifikasi terkait produksi batu bara tersebut pada 13 Agustus 2026. “Ini ada dugaan aliran uang yang memang tidak ada kaitannya dengan yang bersangkutan sebagai artis ya, seperti honor menyanyi dan sebagainya,” kata Budi, Selasa (18/8/2026).

Budi mengatakan penyidik telah mengonfirmasi dugaan aliran uang tersebut kepada Bebizie. Dalam pemeriksaan, yang bersangkutan disebut mengakui dan bersedia mengembalikan uang tersebut kepada KPK. “Atas dugaan itu, penyidik sudah melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan kemudian mengakui serta bersedia untuk mengembalikan uang-uang tersebut,” ujarnya.

Namun, hingga Selasa, KPK belum menerima pengembalian uang tersebut. Penyidik masih menunggu proses pengembalian dari Bebizie. Sebelumnya, Bebizie seusai menjalani pemeriksaan di KPK mengatakan dirinya telah menjelaskan honor menyanyi yang diperoleh secara profesional setelah tampil dalam sejumlah acara di Kalimantan Timur. “Saya menjelaskan bahwa pada 2017–2018 itu ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur. Ada PT yang mengundang saya,” kata Bebizie.

Perkara tersebut merupakan pengembangan kasus yang bermula saat KPK menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun, dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka dugaan gratifikasi pada 28 September 2017. Rita diduga menerima gratifikasi berkaitan dengan pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara.

KPK kemudian mengembangkan perkara tersebut dan pada 16 Januari 2018 menetapkan Rita dan Khairudin sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Pada 19 Februari 2025, KPK mengungkap dugaan penerimaan aliran dana oleh Rita dari sektor pertambangan batu bara dengan nilai sekitar 5 dolar AS per metrik ton batu bara. Dalam perkembangan terakhir, pada 19 Februari 2026, KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi terkait produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Ketiga korporasi tersebut ialah PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. (ANT/FAH)