KPK Periksa Japto, Dalami Aset dan Dugaan Pencucian Uang Kasus Rita Widyasari

JAKARTA, AFU.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Penyidik mendalami kepemilikan aset dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Japto dilakukan untuk menelusuri aset yang diduga terkait penerimaan gratifikasi oleh tersangka dalam perkara Rita Widyasari.

“Saat ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Japto tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.39 WIB. Ia tidak banyak menjelaskan materi pemeriksaan yang akan dijalaninya dan meminta awak media mengonfirmasi hal tersebut kepada penyidik maupun kuasa hukumnya.

“Ya, nanti tanya saja sama penyidik. Tanya sama pengacara saya,” kata Japto.

KPK menyatakan pemeriksaan tersebut juga berkaitan dengan pendalaman dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara Rita Widyasari. Namun, lembaga antirasuah belum merinci aset apa yang didalami penyidik maupun keterkaitannya dengan saksi yang diperiksa.

Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi pada September 2017 bersama Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin. Rita diduga menerima gratifikasi terkait penerbitan izin lokasi perkebunan kelapa sawit untuk PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara.

KPK kemudian mengembangkan penyidikan dan menetapkan Rita serta Khairudin sebagai tersangka dugaan pencucian uang pada Januari 2018. Dalam proses penyidikan, KPK menyita puluhan kendaraan, lima bidang tanah, barang bernilai ekonomis, serta sejumlah jam tangan mewah yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Pada Februari 2025, KPK mengungkap dugaan penerimaan aliran dana oleh Rita dari sektor pertambangan batu bara dengan nilai sekitar 5 dolar AS per metrik ton. Setahun kemudian, KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi terkait produksi batu bara di Kutai Kartanegara.

(RHU)