Klaster Legislatif (Pusat dan Daerah)
- Musyafak Rouf (Ketua DPRD Jawa Timur)
Dituduh melakukan penitipan (titip titik) kuota SPPG di wilayah Jawa Timur (Jatim). Ia pun membantah keras dan menyatakan informasi tersebut 100% hoaks.
Musyafak Rouf menegaskan, mekanisme MBG sepenuhnya dikendalikan pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim tak pernah diajak berembuk. Ia bahkan menantang publik: “Cari satu saja, kalau ada, saya kasih hadiah, saya tidak ada sama sekali, tidak punya MBG.”
- Sumanto (Ketua DPRD Jawa Tengah)
Namanya turut dikaitkan dengan lobi pengamanan kuota SPPG di wilayah Jawa Tengah. Berbeda dengan Musyafak Rouf, Sumanto belum memberi pernyataan resmi ke publik terkait pencantuman namanya dalam daftar.
- Putih Sari (Anggota Komisi IX DPR RI - Fraksi Gerindra)
Namanya muncul dalam daftar elite politik yang diduga memberikan ‘atensi’ terhadap SPPG. Putih Sari merespons dingin dengan menyatakan, daftar nama yang beredar di media sosial bersumber dari informasi yang tidak jelas. Ia meminta publik fokus terhadap perbaikan tata kelola BGN dan tak perlu merespons secara berlebihan.
- dr. Maharani & Felly Estelita Runtuwene (Komisi IX DPR RI)
Mereka ada dalam daftar sebagai bagian dari anggota legislatif pengawas kesehatan yang memanfaatkan celah kemitraan dapur. Tapi, Maharani dan Felly belum memberi tanggapan formal kepada penyidik maupun publik.
- Yahya Zaini (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI - Fraksi Golkar)
Ia tidak merespons tuduhan personal tersebut secara langsung, tapi vokal mendesak Kepala BGN yang baru untuk melakukan pembenahan total. Khususnya terkait akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok guna meminimalkan kebocoran anggaran.
- Wihadi Wijanto (Wakil Ketua Banggar DPR RI - Fraksi Gerindra)
Namanya juga tercantum dalam daftar intervensi anggaran dan kuota SPPG. Meski begitu, Wihadi belum memberikan respons publik terkait tuduhan tersebut.
- Cucun Ahmad Syamsurijal (Wakil Ketua DPR RI - Fraksi PKB)
Diduga menggunakan pengaruh pimpinan DPR RI untuk meloloskan kemitraan yayasan. Sebagai respons, Cucun menegaskan parlemen menghormati penuh proses hukum yang berjalan di Kejagung RI. Bahkan, memastikan DPR RI akan memperketat fungsi pengawasan legislatif terhadap tata kelola anggaran BGN pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- Dedi Gumelar alias Dek Gam & Muslim Ayub (Anggota DPR RI)
Dua politisi Senayan ini tercantum dalam daftar sebagai pihak yang diduga menitipkan daftar yayasan konstituennya. Dedi Gumelar dan Muslim Ayub juga belum memberi tanggapan resmi atas pencatutan namanya.
- Irma Suryani Chaniago (Anggota Komisi IX DPR RI - Fraksi NasDem)
Namanya disebut-sebut sudah teridentifikasi dalam dokumen BAP milik Sony Sanjaya. Sebagai respons, Irma secara konsisten membantah adanya keterlibatan pengelolaan SPPG oleh partai politik. Ia menegaskan, NasDem tak mempunyai SPPG dan meminta polemik kepemilikan dapur mengikuti kepatuhan terhadap standar operasional (SOP) higienitas.
- Uya Kuya/Surya Utama (Anggota DPR RI - Fraksi PAN)
Ia membantah keras dengan menyatakan tuduhan mempunyai sedikitnya 750 dapur MBG adalah 100% fitnah dan hoaks. Bahkan, langsung membuat laporan resmi ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana UU ITE.
Baca Juga
- Dadan Hindayana dan Dua Eks Wakil Kepala BGN Jadi Tersangka Korupsi MBG, Miliki Yayasan yang Raup Miliaran per Hari dari MBG
- Survei DEN Klaim MBG Dongkrak Ekonomi Lokal, Peternak Rakyat Malah Mengaku tak Rasakan Dampaknya
- MAKI Laporkan Dugaan Pejabat Eselon I dan II Miliki Ratusan Dapur MBG ke Kejagung
Klaster Aparat Penegak Hukum (APH), Militer, dan Utusan Politik
- Fitroh Rohcahyanto (Wakil Ketua KPK)
Namanya secara mengejutkan masuk dalam daftar bocoran, dengan dugaan mengamankan kepentingan pengawasan secara ilegal. Fitroh membantah keras tuduhan tersebut dan mengaku tak mengenal Sony Sonjaya. Ia mengonfirmasi, tak mempunyai hubungan atau kepentingan apapun dalam perkara tata kelola BGN.
- Apsari Dewi (Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta)
Belum memberikan tanggapan resmi terkait namanya yang dikaitkan dengan jaringan Sony Sonjaya.
- Kombes Pol Sumarni (Kapolres Metro Bekasi)
Ia merupakan istri dari Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, yakni Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu. Belum ada klarifikasi resmi yang dirilis oleh Kombes Pol Sumarni atau perwakilan Polres Metro Bekasi.
- Dua Orang Kolonel Usulan AHY
Menghiasi daftar viral sebagai representasi militer yang dititipkan oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk menguasai jalur logistik fisik dapur. Partai Demokrat melalui Kepala Bakomstra Herzaky Mahendra Putra membantah keras.
Mereka menegaskan, AHY sama sekali tak mengenal, tak pernah bertemu, dan tak pernah berkomunikasi dengan Sony Sonjaya. Isu ‘dua kolonel usulan AHY’ dipastikan sebagai fitnah yang tak berbasis fakta hukum.
- Gabungan Asosiasi Makan Bergizi Indonesia (GAMBI) & Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin)
Entitas asosiasi pengusaha ini tercatat dalam daftar yang diserahkan karena diduga melakukan kartelisasi penyediaan bahan baku dan monopoli hak bangun dapur bernilai puluhan miliar rupiah. Kadin mengonfirmasi, keterlibatan di awal program bersifat ‘gtong royong’ resmi untuk meresmikan enam unit SPPG percontohan senilai Rp20 miliar guna melayani 24.000 penerima manfaat. Penunjukan awal itu dipicu oleh desakan akselerasi program oleh Presiden di tengah keterbatasan mitra swasta yang siap berinvestasi miliaran rupiah di tingkat tapak. (ADR)
