JAKARTA, AFU.ID – Program unggulan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi sorotan tajam. Pemerintah melalui Dewan Energi Nasional (DEN) merilis hasil survei independen yang mengklaim program ini berhasil membentuk ekosistem rantai pasok (supply chain) baru yang inklusif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ironinya, di sisi lain, kenyataan di lapangan justru menunjukkan paradoks pahit. Peternak rakyat kian terpuruk, sementara keuntungan terbesar justru dinikmati oleh para spekulan, pemburu rente (middleman), hingga importir.
Seperti diketahui, di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Anggota DEN, Septian Hario Seto, mengungkapkan, berdasarkan survei independen melalui random sampling terhadap Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), program MBG diklaim membawa dampak positif bagi ekonomi daerah. "Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut," ujar Seto usai melaporkan hasil survei tersebut kepada Presiden, Selasa (9/6/2026).
Seto menambahkan, rata-rata ada 3 UMKM yang digandeng oleh setiap SPPG, dengan 64% hingga 65% sektor UMKM tersebut berada di dalam satu kabupaten yang sama. Menurutnya, ini membuktikan bahwa selain perbaikan gizi anak, MBG telah sukses menciptakan ekosistem rantai pasok baru di tingkat lokal.
Namun, dalam Pertemuan Koordinasi Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR), di hari yang sama, data riil dari para pelaku usaha di hulu berbicara sebaliknya. Alih-alih menikmati kue ekonomi program bernilai jumbo ini, peternak rakyat justru gigit jari karena sistem pengadaan MBG yang dinilai terlalu berorientasi pada bisnis murni (business oriented) dengan mencari harga semurah mungkin.
Sekjen PINSAR, Mukhlis Wahyudi, menegaskan, peternak rakyat sama sekali tidak merasakan manfaat langsung dari MBG. Dia mengatakan, supplier, broker, atau bandar yang memiliki pemotongan tradisional dengan stok yang memiliki support besar yang menikmati keuntungan prorgam MBG.
"Ini kan mengancam peternak rakyat karena di MBG juga tetap business oriented, ambil yang paling murah. Middleman menjadi masalah," ungkap Mukhlis.
Dampak dari kalahnya peternak rakyat dalam bersaing dengan pemain besar dan para middleman ini, stok ayam pedaging di kandang peternak mengalami over supply hingga 20% dari kondisi normal. Dampaknya, harga ayam hidup hancur lebur di angka Rp11.000 hingga Rp13.000 per kilogram.
Dampaknya peternak rakyat pun merugi lantaran harga produksi ayam juga meningkat akibat lonjakan harga pakan lantaran pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Saat ini, kata Ketua PINSAR Jawa Timur, Kholiq, Harga Pokok Penjualan (HPP) peternak membubung hingga Rp20.500 per kilogram.
Alhasil dengan harga jual ayam hidup yang anjlok, peternak mengalami kerugian cukup besar. "Dari HPP ke harga jual ayam hidup saja ada minus Rp8.000 per kilogram. Kalau ini terus berlangsung, peternak rakyat akan kolaps," kata Kholiq
Kondisi serupa tak hanya dirasakan peternak rakyat, hal serupa juga terjadi di sektor ternak ayam petelur. Indonesia sebenarnya telah mencapai swasembada telur sejak 2024 dengan produksi nasional mencapai 18 ribu ton atau sekitar 280 juta butir per hari.
Awalnya, MBG digadang-gadang menjadi penyerap utama surplus produksi ini. Sayangnya seperti kata pengurus PINSAR Petelur Nasional Suwardi, realisasi serapan telur untuk program MBG saat ini ternyata baru menyentuh angka 1 persen. Lemahnya perencanaan dan munculnya alasan teknis di lapangan—seperti klaim sepihak bahwa anak sekolah bosan makan telur—membuat serapan sangat minim.
Dari estimasi kebutuhan ideal MBG sebesar 83,5 juta butir, realisasinya baru sekitar 70 juta butir. Akibatnya, di tengah penurunan daya beli masyarakat, pasokan telur menumpuk dan harganya di tingkat peternak anjlok ke Rp21.000 per kilogram. Angka itu jauh di bawah harga acuan ideal yang mencapai Rp25.000–Rp26.500 per kg. Padahal di sisi lian peternak juga tercekik biaya pakan jagung yang terus meroket hingga mencapai harga Rp7.100 per kilogram.
Ketimpangan rantai pasok MBG tidak hanya berhenti di sektor unggas. Sejumlah pengamat pangan mengingatkan bahwa jika tata kelola MBG tidak segera dibenahi melalui regulasi ketat, komoditas krusial lain seperti beras dan sayur-mayur akan jatuh ke lubang yang sama.
Sistem tender SPPG yang memprioritaskan harga termurah dan kuantitas masif dalam waktu cepat membuat kelompok tani lokal kesulitan menembus akses langsung. Celah inilah yang kini dimanfaatkan oleh para importir dan distributor skala besar untuk memasok bahan pangan, termasuk opsi menggunakan bahan pangan impor atau produk hortikultura luar daerah demi menekan biaya, ketimbang menyerap hasil panen petani lokal setempat.
Melihat jurang pemisah yang lebar antara klaim data DEN dengan kenyataan di lapangan, para pelaku usaha mendesak pemerintah untuk melakukan pengawasan melekat dan intervensi regulasi. PINSAR misalnya, mendesak agar ekosistem perunggasan ditata ulang secara tegas.
Presidium PINSAR Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso menegaskan, 98% porsi pasokan harus diberikan kepada peternak rakyat, dan hanya 2% untuk integrator besar sebagai penyeimbang. "Menjaga ketahanan pangan itu harus berpikir siapa yang dilindungi, dan itu adalah peternak rakyat, bukan pemodal besar atau middleman," tegas Yudianto.
Selain MBG, peternak juga mendorong diversifikasi program penyerapan seperti intervensi gizi untuk ibu hamil dan penanganan stunting yang angkanya masih tinggi. Mereka menilai program-program ini dapat menjadi solusi ganda, di satu sisi memperbaiki kesehatan masyarakat sekaligus menyerap produksi telur.
Tanpa langkah tersebut, surplus produksi akan terus menekan harga. "Kalau penyerapan tidak ditingkatkan lewat berbagai program, produksi yang over ini akan terus menekan harga," pengurus PINSAR Petelur Nasional Suwardi.
Tanpa adanya political will dari pemerintah pusat dan daerah untuk memangkas peran broker dan menghentikan ketergantungan pada jaringan importir, program MBG dikhawatirkan hanya akan menjadi ladang basah bagi para pemburu rente. Sementara para petani dan peternak lokal yang menjadi tulang punggung kedaulatan pangan bangsa, perlahan-lahan mati.
MAR
