Jakarta, AFU.ID - Pemerintah menargetkan renovasi rumah tak layak huni sebanyak 400 ribu pada 2026. Untuk merealisasikan program tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Minggu (19/7/2026) melakukan pembahasan intens untuk mempercepat mencapai terget.
Pertemuan tersebut membahas percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Program tersebut merupakan salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Selain membahas perkembangan pelaksanaan program, pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Hal tersebut bertujuan agar implementasi program BSPS berjalan lebih cepat, tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Melalui kolaborasi yang semakin kuat, pemerintah berharap penyediaan hunian yang layak dapat dipercepat sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah," tulis unggahan tersebut.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengakselerasi pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna mencapai target 400 ribu unit bedah rumah pada tahun 2026. Mendagri menjelaskan, data calon penerima BSPS telah tersedia. Namun, sebagian data masih perlu diverifikasi karena belum memenuhi kriteria. Bahkan, juga terdapat data yang baru diajukan oleh daerah.
Selain itu, menurutnya, masih terdapat sejumlah Pemda yang belum memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, ia meminta Pemda memastikan setiap usulan telah diverifikasi secara cermat di lapangan agar memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Lebih lanjut, Tito meminta Pemda mengambil langkah konkret untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit bedah rumah dengan memastikan seluruh calon penerima memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Untuk mendukung percepatan pendataan dan verifikasi, ia juga meminta Pemda memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing kabupaten/kota. "Intinya adalah agar rekan-rekan di wilayah, ini dapat melakukan langkah-langkah dalam rangka mendukung percepatan target 400 ribu unit ini," kata Mendagri. (EER)
