Konflik Agraria di Luwu Timur: Proyek Strategis Nasional PT IHIP Tumbalkan Petani Laoli

JAKARTA, AFU.ID - Konflik agraria berdarah kembali pecah di Indonesia. Kali ini, ratusan warga Petani Laoli di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, menjadi korban penggusuran paksa dan kekerasan aparat demi memuluskan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) kawasan industri PT Indonesia Hualy Industrial Park (IHIP). Peristiwa mencekam yang terjadi pada Kamis pagi (30/7/2026) hingga Jumat (31/7/2026) ini memicu gelombang protes keras dari koalisi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum.

Laporan yang diterima redaksi Afu.id dari Koalisi Rakyat Sulsel Lawan PSN mengungkapkan, penggusuran paksa tersesbut dimulai pada Kamis dini hari. Aksi penggusuran dimobilisasi oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan menerjunkan sedikitnya 10 unit truk berisikan ratusan personel gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), didukung penuh oleh aparat Kepolisian serta TNI. Aparat menerobos masuk ke area pemukiman saat warga berkumpul secara damai untuk mempertahankan tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun.

Bentrokan tak terhindarkan ketika alat berat dan petugas memaksakan pembongkaran. Akibat dari aksi tersebut, 17 rumah petani dirobohkan dan dibongkar paksa, sehingga 30-an jiwa terpaksa mengungsi di bangunan mushola yang tersisa. Para petani yang teriri dari laki-laki dan perempuan juga mengalami luka-luka akibat tindak kekerasan aparat. Para petani ada yang dipiting, diseret, hingga diinjak. Beberapa di antaranya sempat diborgol.

Pendamping Hukum dari LBH turut mengalami tindakan kekerasan fisik saat mencoba melakukan advokasi. Bahkan, pada Jumat pagi (31/7/2026), di saat warga pengungsian sedang bahu-membahu menyiapkan sarapan pagi di dekat mushola, aparat kembali melakukan pengosongan paksa dengan merobohkan sisa-sisa rangka dan atap seng tempat warga berteduh.

Tidak hanya warga, pendamping hukum di lapangan yang mencoba melakukan advokasi dan perlindungan hukum pun tak luput dari tindakan kekerasan fisik tersebut. M. Ismail, perwakilan Koalisi, menegaskan keprihatinannya terkait penggusuran paksa petani demi Proyek Strategis Nasional (PSN) ini. “Upaya paksa pengosongan yang dilakukan Pemda Luwu Timur, tidak sekadar pelanggaran hukum yang nyata, tapi juga peristiwa kemanusiaan yang dilanggar tanpa belas asih sama sekali terhadap warga negara, yang akan berdampak traumatik di masa depan,” ujar Ismail dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi Afu.id, Sabtu (1/8/2027).

M. Ismail menambahkan, peristiwa di Desa Harapan bukan sekadar penggusuran lahan biasa, melainkan bentuk nyata dari penggunaan kekuatan penuh instrumen negara untuk merampas ruang hidup rakyat demi melayani kepentingan investasi privat. "Negara hadir bukan sebagai pelindung rakyat, melainkan berubah menjadi alat pemukul untuk memastikan proyek investasi berjalan tanpa hambatan, meskipun harus mengorbankan darah, air mata, hak atas tanah, dan masa depan warga sipil," paparnya.

Tindakan kekerasan terhadap pendamping hukum di lokasi juga disorot tajam karena dinilai sebagai bentuk pembungkaman ekspresi hukum untuk menciptakan efek ketakutan bagi para pembela HAM. Koordinator Advokasi LBH Pers Makassar, Sukrianto, mengungkapkan, kekerasan terhadap pendamping hukum adalah bentuk pembungkaman ekspresi hukum untuk memicu efek ketakutan.

Sukrianto memaparkan, warga dan tim advokasi sedang menjalankan hak konstitusional menolak penggusuran, bukan kriminal. Aksi represif aparat ini melanggar prinsip Anti-SLAPP Perma No. 1/2023 dan membungkam hak atas informasi. "Pengerahan pasukan ini secara langsung membatasi akses warga dan jurnalis untuk merekam serta menyebarluaskan kondisi faktual di lokasi konflik," tegasnya.

Tekanan terhadap warga tidak berhenti di situ. Dalam kondisi pengungsian pada Jumat pagi, 31 Juli 2026, Pemda Luwu Timur kembali melanjutkan upaya paksa pengosongan. Aparat dikerahkan kembali untuk membongkar sisa rangka bangunan rumah dan atap seng yang didirikan di samping mushola sebagai tempat berteduh sementara. Atas tindakan ini, M. Ismail mendesak agar Pemda Luwu Timur segera menghentikan pendekatan kekerasan, karena peristiwa ini telah disaksikan masyarakat Indonesia sebagai wajah buruk pemerintah dalam memuluskan investasi yang berpotensi memicu gejolak sosial lebih besar di masa depan.

Kejanggalan Juridis dan Klaim Tanah Sepihak