Kejati Sumbar Tahan Mantan Bendahara UIN Imam Bonjol Padang, Kasus Gratifikasi Rp1,2 Miliar

JAKARTA, AFU.ID — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar) menahan mantan Bendahara Pengeluaran Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang berinisial DE dalam kasus gratifikasi senilai Rp1,29 miliar. Penahanan tersebut dilakukan setelah DE resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Pidana Khusus Kejati Sumbar sejak Kamis (18/6/2026).

Wakil Kepala Kejati Sumbar, Mukhlis, mengatakan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan yang telah menguatkan peran DE dalam perkara tersebut. DE saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Padang sambil menunggu penyelesaian berkas perkara oleh penyidik. 

"Jika berkasnya telah rampung maka secepatnya perkara ini akan kami limpahkan ke pengadilan untuk disidangkan," kata Mukhlis di Padang, Jumat (19/6). 

Asisten Pidana Khusus Kejati Sumbar, Arjuna, menjelaskan DE dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang gratifikasi. Ketentuan tersebut juga dikaitkan dengan regulasi KUHP terbaru dan aturan penyesuaian pidana.

DE diketahui menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran UIN Imam Bonjol Padang periode 2020–2023 yang berkaitan dengan proyek pembangunan Kampus III pada 2019–2022. Dalam proyek tersebut, ia menerima aliran dana dari pihak kontraktor pelaksana.

Uang tersebut berasal dari Project Manager PT PP berinisial IM yang telah meninggal dunia dengan nilai sekitar 93.200 dolar Singapura atau setara Rp1,29 miliar. Dana itu awalnya disebut akan diberikan kepada pihak rektorat. Namun rencana penyerahan uang tersebut ditolak oleh Rektor UIN Imam Bonjol Padang saat itu, baik secara lisan maupun tertulis. Meski demikian, uang tersebut tidak dikembalikan kepada pemberi dan kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi DE.

Kepala Seksi Penyidikan Lexy Fatharani mengatakan uang tersebut tidak pernah dilaporkan DE kepada Unit Pengendali Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan hal itu menjadi salah satu dasar penguatan perkara.

“Setelah ditolak oleh rektor, uang itu ternyata tidak pernah dikembalikan oleh tersangka kepada pemberi, malah digunakan untuk kepentingan pribadi,” tutup Lexy. (ANT/RAI)