Kejati Sumsel Tetapkan Kepala KSOP Palembang Tersangka Pungli Izin Kapal Rp1,2 Miliar

JAKARTA, AFU.ID — Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan Kepala Wilayah Kerja Karang Agung KSOP Kelas I Palembang berinisial YK sebagai tersangka dugaan korupsi pelayanan lalu lintas perairan Sungai Lalan.

Kepala Kejati Sumsel Ketut Sumedana mengatakan YK ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup dari hasil pemeriksaan.

“Tersangka sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan komprehensif, penyidik menyimpulkan telah terdapat bukti permulaan yang cukup sehingga statusnya ditingkatkan menjadi tersangka dan langsung dilakukan penahanan,” kata Ketut di Palembang, Kamis, (18/6/2026).

YK diketahui menjabat Kepala Wilayah Kerja Karang Agung KSOP Kelas I Palembang periode Mei 2025 hingga Mei 2026. Ia ditahan selama 20 hari, terhitung 18 Juni hingga 7 Juli 2026, di Rutan Kelas I Palembang.

Ketut menjelaskan dugaan pungli terjadi dalam pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) di Wilayah Kerja Karang Agung.

Meski layanan dokumen pelayaran dilakukan secara daring melalui Inaportnet, agen kapal disebut tetap diminta menghubungi operator secara manual untuk mendapat persetujuan.

Setelah dokumen diterbitkan, YK diduga meminta uang Rp1,5 juta hingga Rp3 juta untuk setiap penerbitan SPB. Untuk SPOG, agen kapal diduga diminta membayar Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta per kapal yang melintasi Sungai Lalan.

“Padahal, secara regulasi, penerbitan dokumen pelayaran tersebut tidak dipungut biaya. Praktik ini diketahui telah berlaku secara umum di kalangan agen kapal yang beroperasi di wilayah Sungai Lalan,” ujar Ketut.

Uang tersebut diduga diserahkan langsung kepada YK maupun melalui staf di Wilayah Kerja Karang Agung.

Penyidik menduga agen kapal yang tidak membayar berisiko mengalami hambatan administrasi sehingga keberangkatan kapal tertunda.

Berdasarkan perhitungan sementara, uang yang diduga diterima YK selama 1 Mei hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp1,296 miliar. Nilai itu masih berpotensi bertambah seiring pemeriksaan lanjutan.

Kejati Sumsel telah memeriksa 56 saksi, termasuk 27 agen kapal dari total 64 agen yang beroperasi di wilayah tersebut. Penyidik juga akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap agen kapal yang belum memenuhi panggilan.

YK dijerat dengan pasal pemerasan dan gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan terkait dalam KUHP baru.

Kasus ini menunjukkan layanan dokumen pelayaran yang semestinya gratis diduga berubah menjadi sumber pungutan terhadap agen kapal. Penyidikan perlu memastikan apakah praktik tersebut berhenti pada satu pejabat atau melibatkan pihak lain dalam layanan perairan Sungai Lalan. (RHU)