Hakim Nyatakan Penangkapan Roy Suryo Tak Sah, Praperadilan Dikabulkan Sebagian

JAKARTA, AFU.ID — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Dalam putusannya, hakim menyatakan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya terhadap Roy tidak sah.

Putusan tersebut dibacakan hakim tunggal I Ketut Darpawan dalam sidang praperadilan yang digelar pada Selasa (7/7/2026). Meski mengabulkan sebagian permohonan, majelis hakim menolak tuntutan Roy Suryo untuk selebihnya. "Memutuskan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian," kata I Ketut Darpawan saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan Surat Perintah Penggeledahan Rumah dan Tempat Tertutup Lainnya yang diterbitkan Polda Metro Jaya pada 18 Juni 2026 tidak sah. Hakim juga membatalkan keabsahan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan terhadap Roy Suryo yang diterbitkan sehari kemudian, yakni pada 19 Juni 2026.

Hakim menilai tindakan penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang telah berjalan sejak 2025 sehingga seharusnya tetap mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lama. Selain itu, majelis hakim menemukan adanya cacat formil dalam pelaksanaan penggeledahan maupun penangkapan terhadap Roy Suryo.

Dalam persidangan, hakim juga mempertimbangkan sikap Roy Suryo yang kooperatif selama menjalani proses hukum. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, Roy disebut selalu memenuhi kewajiban wajib lapor sehingga majelis menilai tidak terdapat alasan yang cukup untuk melakukan penahanan terhadap dirinya.

Meski demikian, hakim menegaskan putusan praperadilan tersebut hanya menyangkut keabsahan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Putusan itu tidak membatalkan proses penyidikan maupun berkas perkara yang telah disusun penyidik. "Tidak serta-merta seluruh berkas penyidikan jadi tidak sah," ujar hakim. Selain itu, pengadilan membebankan biaya perkara kepada pihak termohon dengan nilai nihil. 

Sebelumnya, Roy Suryo mengajukan praperadilan untuk menguji keabsahan tindakan penyidik Polda Metro Jaya, mulai dari proses penggeledahan, penangkapan, hingga penahanannya. Gugatan tersebut didaftarkan pada 22 Juni 2026 dengan nomor perkara 99/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL. Kuasa hukumnya, Ahmad Khozinudin, menyatakan permohonan tersebut difokuskan pada pengujian tindakan paksa yang dilakukan penyidik terhadap kliennya. (RAI)