74,5 Juta Rokok Ilegal Disita di Sulsel, Potensi Kerugian Negara Rp72,6 Miliar

JAKARTA, AFU.ID – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan menyita 74,51 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai hingga Mei 2026. Barang sitaan itu berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp72,68 miliar. Jumlah rokok ilegal yang disita melonjak 634 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Januari–Mei 2025, Bea Cukai Sulbagsel menyita sekitar 10,15 juta batang rokok ilegal.

Kepala Bidang Kepabeanan Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan Alimuddin Lisaw mengatakan peningkatan penindakan menunjukkan masih besarnya peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah Sulawesi Selatan.

“Penindakan yang dilakukan jajaran DJBC Sulbagsel sangat baik. Hingga Mei 2026, peningkatan penindakan mencapai 634 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Alimuddin di Makassar, Senin, (29/6/2026).

Nilai barang dari rokok ilegal yang diamankan diperkirakan mencapai Rp112,36 miliar. Angka itu meningkat tajam dibandingkan nilai sitaan pada periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sekitar Rp15,38 miliar.

Sementara potensi kerugian negara dari peredaran rokok ilegal tersebut naik 623 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Januari hingga Mei 2025, kerugian negara dari barang sitaan diperkirakan mencapai Rp10,05 miliar.

Alimuddin mengatakan sebagian besar rokok ilegal yang beredar di Sulawesi Selatan diduga diproduksi secara rumahan. Selain itu, sebagian barang diduga masuk dari luar Pulau Jawa melalui jalur laut menggunakan kapal roll on-roll off atau roro.

Bea Cukai Sulbagsel juga menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja di sejumlah kabupaten dan kota untuk memperkuat pengawasan serta memberikan edukasi kepada pedagang agar tidak menjual rokok tanpa pita cukai.

Selain rokok ilegal, Bea Cukai Sulbagsel turut mengungkap berbagai barang ilegal melalui patroli siber dan informasi intelijen. Barang-barang tersebut diduga masuk melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, baik melalui penumpang maupun jasa pengiriman udara.

“Tidak hanya barang impor, tetapi juga beberapa makanan dan bahan lainnya yang berdasarkan ketentuan dilarang masuk berhasil kami temukan,” ujar Alimuddin.

(RHU)