Rekayasa Absensi dan Kuitansi RS, Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Rugikan Negara Rp24,5 Miliar

JAKARTA, AFU.ID — Sebanyak 391 klaim Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan diduga dicairkan menggunakan absensi, kuitansi rumah sakit, dan dokumen pendukung yang direkayasa sepanjang 2014–2024. Jaksa menyebut rangkaian pengajuan tersebut mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp24,5 miliar berdasarkan audit investigatif Satuan Pengawasan Internal BPJS Ketenagakerjaan.

Dugaan korupsi itu diungkap Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis (09/07/26). Tiga terdakwa dalam perkara tersebut ialah mantan HRD PT Mitra Adi Perkasa sekaligus Direktur PT Empat Enam Sejahtera Renu Arianthi Sani serta dua mantan petugas verifikasi klaim BPJS Ketenagakerjaan, Sri Listiani dan Sayoko Adi Nugroho.

Perkara disebut bermula ketika klaim JKK yang diajukan Renu pada 2014 ditolak karena kecelakaan terjadi di luar jam kerja. Menurut dakwaan, Sri kemudian meminta Renu mengubah absensi agar peserta seolah-olah sedang bekerja saat kecelakaan terjadi dan menaikkan nominal pada kuitansi rumah sakit untuk memperbesar nilai klaim.

“Sri Listiani meminta Renu mengubah dokumen absensi sehingga seolah-olah peserta sedang bekerja saat kecelakaan terjadi. Selain itu, nilai klaim juga diminta di-mark up dengan cara mengubah nominal pada kuitansi rumah sakit,” ujar jaksa saat membacakan dakwaan.

Setelah klaim dicairkan, selisih pembayaran disebut ditransfer peserta ke rekening Renu dan dibagi dengan Sri. Modus itu kemudian diduga berkembang menjadi pengajuan klaim menggunakan identitas peserta yang tidak pernah mengalami kecelakaan kerja.

Jaksa menyebut Sri meminjamkan dokumen klaim asli yang telah dibayarkan sebagai contoh untuk menyusun berkas rekayasa. Dokumen tersebut digunakan untuk membuat pengajuan yang menyerupai klaim sah sebelum diproses melalui verifikasi internal BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam dakwaan, Renu disebut menerima sekitar Rp16,3 miliar dari hasil pencairan klaim, Sri sekitar Rp5,9 miliar, dan Sayoko sekitar Rp1,63 miliar. Seluruh nilai tersebut masih merupakan uraian penuntut umum yang akan diuji melalui pembuktian di persidangan.

Ketiga terdakwa didakwa dengan dakwaan primer berdasarkan Pasal 603 KUHP Nasional juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa juga mengajukan dakwaan subsider berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor. (RHU)