Rokok dan Miras Ilegal Dimusnahkan di Jayapura, Nilai Kerugian Negara Tembus Ratusan Juta

JAKARTA AFU.ID —  Bea Cukai Jayapura memusnahkan 73.928 batang rokok ilegal hasil penindakan di wilayah Papua hingga Mei 2026. Pemusnahan dilakukan bersama aparat penegak hukum di Gedung Keuangan Negara Jayapura,  Jumat (22/5/2026) 

Selain rokok ilegal, petugas juga memusnahkan 97,92 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal yang disita dari sejumlah operasi sepanjang 2026. 

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Jayapura, Fungki Awaludin di Jayapura, Sabtu (23/5), mengatakan pemusnahan ini merupakan bentuk komitmen dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif barang ilegal.

"Pada Jumat (22/5) kami bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan pemusnahan 73.928 batang rokok ilegal di wilayah Papua bertempat di Gedung Keuangan Negara Jayapura," kata Fungki.

"Total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp127,1 juta dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp61,24 juta," tambahnya.

Dia menjelaskan penindakan tersebut merupakan hasil pelaksanaan Operasi Gempur Barang Kena Cukai ilegal yang dilakukan melalui 17 kali penindakan rokok ilegal dan tiga kali penindakan MMEA ilegal di Papua.

“Modus pelanggaran yang paling banyak ditemukan yakni barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai dan penggunaan pita cukai palsu,” katanya lagi.

Fungki menjelaskan sebagian pelanggaran juga telah diselesaikan melalui mekanisme Ultimum Remedium dengan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar Rp163,39 juta.

"Selain pengawasan di bidang cukai, Bea Cukai Jayapura juga memperkuat pengawasan terhadap narkotika dan barang larangan lainnya melalui sinergi bersama TNI dan aparat penegak hukum," ujarnya.

Hingga Mei 2026, pihaknya telah melakukan tiga kali penindakan narkotika jenis ganja seberat sekitar 5.079,37 gram serta satu kali penindakan terhadap dua butir amunisi ilegal yang telah diserahkan kepada instansi berwenang untuk proses lebih lanjut. (ANT/RAI)