TKD Bisa Naik Rp90 Triliun, Menkeu Ingatkan Daerah Jangan Manja APBN

JAKARTA, AFU.ID – Pemerintah membuka peluang kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027 hingga Rp90 triliun. Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada tambahan dana dari APBN. Purbaya mengatakan, pemerintah pusat sementara ini menyiapkan tambahan ruang fiskal sekitar Rp40 triliun untuk daerah.

Angka tersebut masih bisa bertambah hingga Rp90 triliun, tergantung hasil pembahasan final APBN 2027. “Jadi kira-kira untuk sekarang, sementara ada peningkatan sekitar Rp40 triliun untuk daerah, tapi range-nya bisa naik sampai Rp90 triliun tergantung nanti diskusi di APBN-nya seperti apa,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan DPD RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Tambahan anggaran tersebut disiapkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Pemerintah berharap ruang fiskal yang lebih besar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah. Meski membuka peluang kenaikan TKD, Purbaya menegaskan pemerintah tetap memperhatikan kondisi anggaran negara. Menurut dia, kenaikan transfer ke daerah tidak boleh membuat defisit APBN melewati batas aman.

“Jadi ruang itu terbuka, naik, pasti naik. Cuman kan maunya naiknya besar. Tapi kita tetap lihat keadaan anggaran kita karena satu acuannya adalah jangan sampai kita lewat defisit 3 persen,” katanya. Purbaya mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan fiskal. Sebab, kebijakan anggaran Indonesia ikut menjadi perhatian lembaga-lembaga internasional.

“Karena kita diawasi oleh lembaga-lembaga dunia yang melihat apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang prudent atau tidak. Begitu tidak prudent, mereka akan menghukum kita. Jadi saya hati-hati sekali di situ,” ujarnya. Purbaya menekankan, penguatan fiskal daerah tidak cukup hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan pendapatan asli daerah, memperbaiki kualitas belanja, dan mencari sumber pembiayaan alternatif. Salah satu opsi yang bisa dimanfaatkan daerah adalah pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI. Menurut Purbaya, fasilitas tersebut dapat membantu daerah yang membutuhkan tambahan dana untuk pembangunan.

“Jadi ada sumber pembiayaan dari SMI untuk daerah yang bisa dimanfaatkan dengan bunga yang relatif rendah, maturitasnya lima tahun atau lebih,” kata Purbaya. Ia mengatakan, fasilitas pembiayaan itu bisa menjadi jalan keluar bagi daerah yang mengalami keterbatasan anggaran, terutama untuk menjaga keberlanjutan proyek pembangunan.

“Jadi daerah masih tetap bisa membangun walaupun misalnya ada kekurangan sedikit di anggaran daerah,” lanjutnya. Dengan skema tersebut, pemerintah pusat tetap membuka ruang tambahan dana bagi daerah, tetapi tetap menahan agar APBN tidak terbebani terlalu jauh. Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut lebih aktif memperkuat pendapatan dan mengelola belanja secara lebih efektif. (FAD)