JAKARTA, AFU.ID — Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai proyeksi laju inflasi di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 masih wajar.
"Kalau proyeksi inflasi pada kisaran (range) 1,5 sampai 3,5 persen menurut saya masih lebih oke, masih lebih bisa dicapai. Mungkin lebih ke batas atas," ujar Faisal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, (20/5/2026).
Menurut dia, pencapaian target inflasi bergantung kepada kebijakan pemerintah dan juga Bank Indonesia (BI).
"Memang inflasi itu dikendalikan oleh Bank Indonesia, tapi naik turunnya itu sering kali juga bergantung pada kebijakan pemerintah," katanya.
Menurut dia, di tengah tekanan global saat ini, sebetulnya yang dikhawatirkan pertama kali adalah inflasi kenaikan harga barang-barang.
"Kalau kita melihat dari tingkat inflasi yang ada sekarang sudah lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi, kalau dibandingkan dengan target BI 1,5 sampai 3,5 persen yang sekarang masih dalam target BI," katanya.
Hal tersebut, kata Faisal, dibantu oleh kebijakan pemerintah di antaranya adalah yang paling utama di ditahannya harga barang-barang BBM dan juga LPG yang disubsidi, yang dampaknya cukup besar terhadap pengendalian inflasi.
"Jadi kalau kemudian tahun depan arahnya sama, kemungkinan bisa terjadi bahwa inflasi itu di range demikian kecuali kalau ada perubahan arah kebijakan pemerintah," ujarnya.
Faisal juga menyarankan pemerintah mengantisipasi sejumlah tantangan agar pengendalian inflasi pada tahun 2027 dapat bisa tercapai sesuai asumsi ekonomi makro yakni kemungkinan tekanan harga barang-barangnya itu masih berlangsung sampai tahun depan dan faktor fenomena iklim El Nino yang dapat memengaruhi biasanya tingkat produksi pertanian.
Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR hari ini, pemerintah memproyeksikan laju inflasi 1,5 hingga 3,5 persen untuk menopang stabilitas daya beli masyarakat dan nilai tukar.
Pemerintah juga menargetkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500.
Melalui pengelolaan fiskal yang berkelanjutan tersebut, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi nasional mampu mencapai kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai pijakan menuju target pertumbuhan 8 persen pada 2029.
Presiden menegaskan stabilitas kurs dan pertumbuhan ekonomi ini diarahkan untuk menekan angka kemiskinan ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen. (ANT/RHU)
