Jakarta, AFU.ID — Menyusul gagalnya negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang berdampak pada krisis berkepanjangan di Selat Hormuz, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali postur anggaran energi dalam APBN.
“Sangat perlu (evaluasi anggaran), terutama terkait harga BBM dan LPG non-subsidi, dan volume BBM/LPG subsidi perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal kita,” kata dia kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Di sisi lain, langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menjamin BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026 dinilai tepat.
Meski demikian, Wijayanto menekankan perlunya perbaikan dalam penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.
“Ide yang pantas untuk dijalankan adalah bensin subsidi hanya untuk motor dan kendaraan umum, lalu solar subsidi hanya untuk kendaraan umum. Langkah ini, selain akan menghemat juga akan mempermudah pengawasan di lapangan,” jelasnya.
Adapun negosiasi antara AS dan Iran yang digelar di Islamabad, Pakistan pada Minggu (12/4) gagal mencapai kesepakatan. Kegagalan tersebut berimbas pada lonjakan harga minyak dunia.
Harga minyak global melonjak sekitar 8 persen setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan ancaman blokade Selat Hormuz. Harga minyak mentah Brent tercatat mencapai 102 dolar AS (sekitar Rp1,7 juta) per barel.
Pada Minggu (12/4) pukul 22.01 GMT atau Senin pukul 05.01 WIB, harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni secara berjangka naik 7,76 persen menjadi 102,59 dolar AS per barel.
Sementara itu, harga minyak mentah WTI berjangka Mei naik 8,2 persen menjadi 104,51 dolar AS (sekitar Rp1,7 juta).
Wijayanto mengatakan, harga minyak Brent masih berpotensi terus meningkat hingga menembus level lebih 100 dolar AS per barel apabila ketegangan kedua negara berlanjut.
Jika AS memblokade Selat Hormuz secara total untuk menutup keran ekspor minyak dan gas Iran, para analis minyak dunia memperkirakan harga minyak bisa melejit ke level 150 dolar AS per barrel.
"Tentunya kita semua tidak mengharapkan ini dan Trump belum tentu berani melakukan karena akan mendapatkan perlawanan dari rakyat AS sendiri yang terpukul oleh kenaikan harga BBM di dalam negeri mereka,” tutur Wijayanto.
(ANT/RAI)
