JAKARTA, AFU.ID — Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman, menilai keputusan pemerintah mempertahankan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yakni Pertalite, Bio-Solar, dan LPG 3 kilogram, merupakan langkah yang tepat untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global.
Ia menjelaskan, sektor transportasi publik dan distribusi barang yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional masih didominasi penggunaan BBM bersubsidi. Atas dasar itu, ia menilai keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi tepat karena dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus menahan tekanan inflasi. “Kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat luas,” kata Abdul Rahman di Jakarta, Minggu (21/6/2026).
Lebih lanjut, mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini menyebut mayoritas distribusi barang dan jasa di Indonesia masih menggunakan BBM bersubsidi, sehingga penyesuaian harga Pertamax dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap biaya logistik maupun harga kebutuhan pokok. “Karena itu, dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas,” ujarnya.
Meski demikian, Abdul Rahman menilai kenaikan harga Pertamax sebagai BBM nonsubsidi perlu disikapi secara lebih bijak. Menurutnya, penyesuaian harga tersebut pada dasarnya mengikuti nilai keekonomian energi, termasuk dampak kenaikan harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang dipengaruhi dinamika geopolitik internasional, termasuk konflik di kawasan Selat Hormuz yang turut mendorong kenaikan harga minyak global.
“Kenaikan harga Pertamax bukanlah keputusan yang mudah. Semakin lama Pertamina menahan penyesuaian harga di bawah nilai keekonomiannya, maka semakin besar pula beban keuangan yang harus ditanggung oleh Pertamina maupun pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, konsumen Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat menengah ke atas yang memiliki kemampuan lebih besar untuk menyesuaikan pola konsumsi. Menurutnya, penyesuaian harga Pertamax pada dasarnya hanya mengharuskan konsumennya menyesuaikan pola pemakaian “Konsumen Pertamax umumnya memiliki kemampuan untuk melakukan penyesuaian tersebut,” katanya.
Abdul Rahman menegaskan, kenaikan Pertamax tidak akan memberikan dampak berarti terhadap laju inflasi nasional, mengingat transportasi publik maupun distribusi barang masih mengandalkan BBM bersubsidi. “Kenaikan Pertamax tidak akan terlalu berdampak terhadap peningkatan inflasi karena transportasi publik, baik untuk angkutan orang maupun barang, masih menggunakan BBM bersubsidi,” tambahnya.
Di sisi lain, ia mendorong pemerintah untuk terus memastikan ketersediaan BBM bersubsidi di seluruh daerah, agar tidak terjadi kelangkaan maupun antrean panjang yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. “Kita juga mendorong pemerintah untuk terus memastikan pasokan BBM bersubsidi tetap tersedia dan mudah diakses masyarakat. Jangan sampai terjadi kelangkaan atau antrean yang justru membebani rakyat,” katanya.
Sebagai penutup, Abdul Rahman meminta pemerintah memperkuat berbagai paket kebijakan dan insentif ekonomi yang dapat mendorong aktivitas usaha serta memperkuat daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional “Dengan begitu, daya beli dan aktivitas ekonomi kelas menengah dapat terus terjaga di tengah berbagai tantangan ekonomi global,” pungkasnya. (ANT/NAD)
