JAKARTA AFU.ID — Menteri Keuangan (Menkeu) memastikan pemerintah tetap melanjutkan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini tetap dijalankan meski eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, ditahan oleh Kejaksaan Agung.
Menkeu menyebut fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan penggunaan anggaran MBG lebih efisien. Ia menegaskan dirinya tidak terlibat dalam urusan internal BGN.
“Kami nggak ikut campur. Yang jelas angkanya sekarang kan (sekitar) Rp260 triliun, akan berkurang kan? Karena ada pemotongan hari dan segala macam,” kata Menkeu, Purbaya Yudhi, saat dikonfirmasi wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, (3/6/2026).
Menkeu menjelaskan bahwa keputusan terkait pimpinan BGN sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu merupakan bagian dari evaluasi kinerja lembaga.
Purbaya juga menyinggung adanya penyesuaian anggaran MBG yang kini berada di kisaran Rp260 triliun. Ia menyebut angka tersebut akan terus dioptimalkan melalui efisiensi.
Sebelumnya, pemerintah telah memangkas anggaran MBG dalam APBN 2026. Dari semula sekitar Rp335 triliun, kini menjadi Rp268 triliun. Pemangkasan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas belanja negara. Pemerintah ingin memastikan dana benar-benar tepat sasaran.
Hingga 30 April, realisasi penyaluran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun. Program ini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat.
Selain itu, puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah terlibat dalam pelaksanaan program. Pemerintah menilai jangkauan program terus berkembang.
Meski begitu, Purbaya membuka kemungkinan adanya penghematan lanjutan. Namun, ia belum memaparkan detail rencana tersebut.
Purbaya menegaskan Presiden Prabowo tengah melakukan perbaikan menyeluruh terhadap manajemen MBG. Fokus utamanya adalah efektivitas penggunaan anggaran.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pejabat BGN sebagai tersangka. Kasus tersebut terkait dugaan korupsi tata kelola MBG tahun 2025–2026.
Ketiga tersangka itu diduga terlibat dalam praktik mark up sejumlah pengadaan. Di antaranya pengadaan kendaraan listrik hingga perlengkapan lainnya.
Pemerintah menegaskan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Penanganan kasus tidak akan mengganggu pelaksanaan program.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan MBG merupakan program penting bagi masa depan bangsa. Prabowo meminta seluruh pelaksana menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
“(Memberi) makan ini pekerjaan yang mulia bagi kita dan ini harus berhasil, kalau kalian tidak bekerja dengan baik, silakan minggir,” tegas Prabowo.
Presiden juga mengapresiasi para petugas dan mitra yang menjalankan program di lapangan. Ia menilai dedikasi mereka sangat penting bagi keberhasilan MBG.
Prabowo menegaskan keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga integritas pelaksana. Pemerintah berharap MBG tetap berjalan optimal di seluruh daerah. (ANT/RAI)
