JAKARTA, AFU.ID - Partai Demokrat membantah pengaitan nama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dalam kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bantahan itu disampaikan setelah beredar unggahan yang mencantumkan frasa “2 orang kolonel usulan AHY” dalam daftar nama yang dikaitkan dengan perkara di Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan AHY tidak memiliki hubungan dengan mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya. “AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Saudara Sony Sonjaya,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (11/6/2026).
Herzaky mengatakan AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Sony Sonjaya terkait program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia juga menyebut unggahan yang beredar tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan frasa “AHY” maupun “2 orang kolonel”.
Namun, jika frasa itu merujuk kepada Agus Harimurti Yudhoyono, Demokrat memastikan tudingan tersebut tidak benar. “Hal tersebut dapat dipastikan sebagai fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran,” ujarnya. Herzaky mengatakan Partai Demokrat menghormati kebebasan pers dan kerja jurnalistik. Namun, ia meminta informasi yang menyebut nama individu maupun institusi disampaikan secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta terverifikasi.
Sony Ajukan Justice Collaborator
Klarifikasi Demokrat disampaikan setelah mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG. Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, mengatakan pengajuan itu dilakukan untuk membantu penyidik mengungkap pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Dalam pemeriksaan, Sony disebut telah menyampaikan lebih dari 20 nama yang diduga berkaitan dengan perkara itu. Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka.
Penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam tata kelola program MBG. Dugaan itu mencakup penunjukan mitra SPPG yang tidak memenuhi syarat serta penggelembungan harga dalam sejumlah pengadaan barang. Demokrat menegaskan tidak ada dasar untuk mengaitkan AHY dengan Sony Sonjaya maupun perkara MBG. “Informasi yang menyebut nama individu maupun institusi harus disampaikan secara akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta yang terverifikasi,” kata Herzaky. (FAD)
