JAKARTA, AFU.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tetap fokus mengefisienkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul penetapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebagai tersangka korupsi.
Lembaga yang belum genap berusia 2 tahun ini menjadi nadi program nasional dengan alokasi kementerian/lembaga tertinggi di Indonesia, yakni menembus Rp268 triliun pada 2026. "Yang jelas angkanya sekarang akan berkurang karena ada pemotongan," ujar Purbaya dikutip dari Antaranews Rabu (3/6).
Data Kementerian Keuangan mencatat besarnya alokasi tersebut terlihat dari realisasi penyaluran anggaran hingga 30 April yang telah menelan Rp75 triliun untuk menjangkau 61,96 juta penerima manfaat. Adapun sebagai informasi, Kejaksaan Agung sebelumnya mengungakapkan program yang bergulir sejak 6 Januari 2025 ini sepenuhnya telah menyedot APBN senilai Rp85,7 triliun pada 2025.
Anggaran tersebut diketahui guna menopang operasional 30 ribu lebih Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Merespons celah penyelewengan di BGN, Purbaya pun langsung memberikan sinyal kuat terkait adanya pengetatan atau penghematan anggaran lanjutan ke depannya.
"Presiden Prabowo tengah memperbaiki manajemen program MBG serta cara BGN membelanjakan anggaran," sambungnya.
Lebih lanjut, dana jumbo tersebut awalnya ditujukan untuk 48,19 juta peserta didik, 6,71 juta balita, 2,18 juta ibu menyusui, 901 ribu ibu hamil, 648 ribu santri, hingga 4,32 juta tenaga pendidik. Namun Kejagung menyebut anggaran itu justru bocor untuk berbagai fasilitas yang tidak relevan.
"Terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG, di antaranya pengadaan 21.801 motor listrik sebesar Rp1 triliun, 32 ribu pasang sepatu, 31 ribu tablet, hingga 5.400 unit televisi 75 inch," ungkap Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi dikutip CNBC Indonesia (3/6). (NAD)
