JAKARTA, AFU.ID — Perwakilan mahasiswa menemui pimpinan DPR setelah menggelar aksi demonstrasi di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (19/6/2026). Mereka membawa tuntutan terkait kelangkaan BBM subsidi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan stabilitas ekonomi.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan aspirasi mahasiswa telah diterima dalam audiensi di kompleks parlemen. Menurut dia, tuntutan tersebut akan diteruskan kepada pemerintah dan menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR.
“Pada intinya mereka menyampaikan aspirasi untuk diteruskan kepada pemerintah dan kepada DPR dalam konteks tugas pengawasan DPR,” kata Dasco.
Audiensi tersebut diikuti perwakilan mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, serta Himpunan Mahasiswa Islam. Pertemuan berlangsung sekitar pukul 18.00 WIB hingga 19.10 WIB.
Dasco mengatakan komunikasi antara DPR dan mahasiswa berjalan baik. Ia juga berjanji membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan mahasiswa pada masa mendatang.
“Kami akan lebih banyak berkomunikasi dengan mahasiswa ke depannya,” ujarnya.
Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dhenni Ribowo mengatakan audiensi itu menjawab sebagian tuntutan mahasiswa. Namun, ia menilai masih ada sejumlah persoalan yang harus diperbaiki pemerintah dan DPR.
Dhenni menyebut kelangkaan BBM subsidi berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Ia juga meminta pemerintah menjaga stabilitas ekonomi agar tekanan terhadap masyarakat tidak semakin berat.
“Harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita tuai hasilnya,” kata Dhenni.
Aksi mahasiswa ini menunjukkan isu ekonomi masih menjadi pemicu tekanan politik di ruang publik. Kelangkaan BBM subsidi dan kenaikan harga kebutuhan pokok langsung bersentuhan dengan daya beli masyarakat.
Janji DPR untuk meneruskan aspirasi belum cukup menjawab tuntutan tersebut. DPR perlu menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta penjelasan pemerintah mengenai distribusi BBM subsidi, pengendalian harga kebutuhan pokok, dan langkah konkret menjaga stabilitas ekonomi.
Jika tuntutan itu hanya berhenti sebagai catatan audiensi, potensi protes lanjutan tetap terbuka. Beban ekonomi yang dirasakan masyarakat membutuhkan jawaban berupa kebijakan yang nyata, bukan sekadar ruang komunikasi setelah demonstrasi. (RHU)
