JAKARTA, AFU.ID - Pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PT PLN di hampir seluruh wilayah Indonesia kini mulai dikeluhkan oleh pengusana UMKM. Pasalnya omset harian mereka berkurang jauh antara 50-70 persen dari situasi normal. Para pengusaha UMKM pun kesulitan berproduksi lantaran tak ada kepastian soal pasokan listrik.
"Please... jangan mati lampu lagi.. Udah punya pengalaman buruk, bagel kita overproof semua..," demikian unggahan laman usaha roti bagel @thegoodbagel.id, dikutip, Senin (22/6/2026). Pengusaha bagel ini mengeluh lantaran pemadaman listrik membuat seluruh adonan bagelnya mengalami overproof atau terlalu lama dibiarkan mengembang, lantaran tak bisa dimasukkan ke pemanggang yang bertenaga listrik.
Kejadian serupa juga dialami penjual ikan nila, @carla_han. Lantaran informasi pemadaman bergilir tak jelas, ikan-ikan peliharannya banyak yang mati kekuarangan oksigen lantaran pompa pengatur aliran oksigen di kolam tak bisa menyala akibat pemadaman listrik. “PLN, kalau mau pemadaman bergilir tolong kasih tahu jadwalnya dong biar bisa siap-siap. 70+ ikan nila kami KO kekurangan oksigen. Listrik mati 4 jam. Lama, tapi terasa cepat dan melelahkan karena harus ngurusin kolam ikan,” demikian ujarnya.
Beragam isu pun bermunculan di balik alasan pemadaman bergilir oleh PLN ini. Pemerintah sendiri akhirnya mengakui ada krisis pasokan batu bara ke PLN akibat harga penugasan suplai batubara dari pengusaha ke PLN jauh lebih rendah dari harga ekspor. Namun, belakangan, situasi keuangan PLN juga sedang menjadi topik pembahasan hangat.
Berdasarkan data Laporan Keuangan Konsolidasian PLN Audited 2025 yang telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terungkap adanya karut-marut dalam keuangan PLN. Yang paling disorot adalah membengkaknya tagihan PLN kepada pemerintah terkait subsidi, kompensasi dan diskon sebesar Rp67,447 triliun dari Rp43,291 triliun di 2024. Angka tagihan itu membuat utang pemerintah kepada PLN total menyentuh angka RpRp110,738 triliun di akhir tahun 2025.
Dampak dari piutang yang belum dibayar ini terlihat jelas pada arus kas operasi yang terjun bebas dari Rp75,359 triliun (2024) menjadi hanya Rp9,915 triliun pada 2025 (turun Rp65,444 triliun). Penurunan ini selain akibat tunggakan utang pemerintah, juga lantaran PLN dibebani utang pokok dan utang akibat selisih kurs dolar AS yang juga meningkat.
Untuk menutupi operasional, utang PLN membengkak sebesar Rp54,613 triliun menjadi Rp211,843 triliun. Ditambah lagi dengan pelemahan Rupiah yang memaksa PLN menanggung rugi selisih kurs hingga Rp12,462 triliun.
Karena itu, meskipun pendapatan usaha PLN naik 6,84% menjadi Rp582,682 triliun pada tahun 2025, keuntungan bersih perusahaan justru merosot tajam. Laba tahun berjalan PLN anjlok drastis dari Rp21,231 triliun (2024) menjadi hanya Rp7,261 triliun (2025), atau terjadi penurunan sebesar Rp13,970 triliun.
Problem keuangan PLN inilah yang ditengarai bakal bikin urusan pemadaman listrik bergilir semakin kusut. Pasalnya, terkait Domestic Market Obligation (DMO), pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menyatakan, pemerintah akan melakukan revisi harga yang dinilai tidak layak sebesar US$70 per ton. "Lagi kita menghitung plus minus agar PLN-nya juga tidak dirugikan dan pengusahanya juga tidak dirugikan," jelas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Minggu (21/6).
Rencana ini pun disambut baik, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI), Gita Mahyarani. Dia mengatakan, rencana evaluasi harga DMO ini dapat menjadi momentum untuk menata ulang keseimbangan kebijakan.
"Harga DMO US$70 per ton sudah berlaku sejak 2018, sementara dalam periode yang sama biaya produksi tambang mengalami kenaikan, mulai dari bahan bakar, alat berat, spare part, kontraktor, upah, logistik, sampai kewajiban lingkungan dan keselamatan," ujar Gita seperti dikutip Kumparan, Minggu (21/6).
Dia berharap jika harga DMO dinaikkan, formula terbaru dapat lebih mencerminkan kondisi biaya saat ini dan dapat membuat pelaksanaan DMO batu bara lebih sehat, lebih terukur, dan lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. "Prinsipnya, yang dicari adalah titik keseimbangan. PLN tetap memperoleh harga khusus untuk menjaga ketahanan listrik nasional, tetapi produsen juga memiliki ruang yang wajar untuk menutup biaya produksi dan menjaga keberlanjutan," jelasnya.
Yang jadi pertanyaan, dengan kenaikan DMO dan arus keuangan PLN yang sedang megap-megap, apakah perusahaan setrum pelat merah itu sanggup memenuhi pembayaran? Inilah yang diragukan. Kenaikan harga DMO batu bara juga berpotensi membengkakkan angka subsidi listrik yang ditahun ini mencapai sebesar Rp244,83 triliun.
Kepala Dekarbonisasi Industri dan Transportasi INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan, beban PLN akan semakin besar jika pemerintah menaikkan harga DMO batu bara dari US$ 70 per ton. Pasalnya, badan usaha menanggung beban piutang subsidi dan kompensasi yang semakin menumpuk jika kenaikan harga tidak ditutup oleh pembayaran dari pemerintah.
"Menaikkan DMO dari US$70 ke US$80-90 berarti mengurangi beban di penanggung pertama, yaitu mengembalikan sebagian margin penambang. Tetapi tindakan itu memindahkan beban ke penanggung kedua, karena tagihan batubara PLN otomatis naik," tegas Andry.
"Beban tidak hilang, cuma pindah aja dari neraca penambang ke neraca PLN. Kalau mau menaikkan DMO, harus diikuti dengan menyelesaikan pembayaran kompensasi ke PLN," paparnya.
Di tengah perdebatan makroekonomi dan angka-angka triliunan tersebut, masyarakat sebagai konsumen jelas berada di posisi yang paling dirugikan. Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo menyatakan, listrik adalah kebutuhan dasar penopang hidup dan ekonomi yang hak atas kepastiannya terganggu akibat pemadaman berulang ini. "Konsumen tidak boleh terus menjadi pihak yang menanggung kerugian akibat lemahnya sistem," cetus Rio.
YLKI mendesak PLN untuk memberikan kompensasi ganti rugi secara transparan dan otomatis berdasarkan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025, tanpa harus menunggu masyarakat mengajukan keluhan. YLKI juga meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung menjadikan ketahanan energi sebagai agenda strategis nasional yang preventif, bukan sekadar responsif saat krisis terjadi.
Karut-marut pemadaman listrik saat ini adalah cerminan dari batas kemampuan model bisnis kelistrikan nasional yang ada. PLN dipaksa menjaga keandalan sistem dan membeli energi primer dengan harga keekonomian, namun di sisi lain tangannya diikat oleh fungsi sosial tarif bersubsidi dan keterlambatan pencairan dana dari pemerintah.
Sebagai jalan keluar, pengamat menilai pembenahan jangka pendek mutlak harus dimulai dari komitmen pemerintah untuk segera melunasi piutang kompensasi dan subsidi senilai Rp110,73 triliun guna menyuntikkan likuiditas ke tubuh PLN. "PLN membukukan kompensasi Rp 112,73 triliun sebagai pendapatan, tetapi piutang pemerintah naik Rp 67,45 triliun dalam tahun yang sama. Itu berarti sekitar sepertiga dari seluruh dukungan pemerintah yang dibukukan tahun 2025 tidak diterima sebagai uang, melainkan menumpuk sebagai tagihan," ujar Andry.
Untuk jangka panjang, Andry menyarankan solusi terbaik bagi pemerintah untuk menjaga keandalan pasokan listrik adalah melepaskan ketergantungan pembangkit dari batu bara sebagai bahan bakar, dan mulai menggencarkan pengembangan energi baru terbarukan (EBT). "Solusinya ya, mengurangi biaya riil itu sendiri dari waktu ke waktu dengan beralih ke sumber yang tidak punya selisih ini, alias EBT," pungkasnya.
MAR
