JAKARTA, AFU.ID - Pasar masih mengambil sikap hati-hati terhadap dua kebijakan pemerintah yang baru dilincurkan hari ini Rabu, (20/5/2026). Kebijakan itu adalah pembentukan badan khusus ekspor komoditas strategis lewat Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dan kenaikan BI Rate ke angka 5,25%.
Reaksi pasar yang masih bersikap wait and see ini terlihat dari pergerakan harga rupiah terhadap dolar AS dan Index Harga Saham Gabungan. Per hari ini, rupiah di pasar spot ditutup menguat ke level Rp17.653,5 per Dolar AS (apresiasi 0,29% atau naik 52 poin dari hari sebelumnya di Rp17.705,5).
Rupiah sebenarnya, sempat menyentuh titik terkuatnya di posisi Rp17.605 per Dolar AS pada pukul 14.25 WIB. Namun kemudian terkoreksi. Dengan hasil ini, Rupiah sukses menjadi mata uang dengan lonjakan tertinggi di kawasan Asia hari ini, mengungguli Yuan China (+0,11%) dan Ringgit Malaysia (+0,11%).
Penguatan rupiah ini dinilai merupakan respons pasar atas keputusan Bank Indonesia (BI) kerek suku bunga alias BI Rate sebesar 50 bps jadi 5,25%. Keputusan pengetatan moneter di luar konsensus mayoritas analis ini, dinilai untuk sementara waktu berhasil memulihkan kepercayaan pasar.
Ini sejalan dengan hasil yang ingin dicapai Gubernur BI saat mengumumkan kenaikan BI rate. "Kebijakan ini sebagai langkah lanjutan memperkuat stabilitas rupiah dari dampak gejolak timur tengah," kata Perry pada paparan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, Rabu (20/5/2026).
Di sisi lain, pergerakan IHSG justru melorot sebesar 1,9% ke level 6.249 pada perdagangan pukul 11:14 WIB. Pada pembukaan perdagangan pagi pukul 09.00 WIB, IHSG sebenarnya dibuka melemah tipis sebesar 0,28 persen ke level 6.352.
Namun, menjelang pidato Presiden dimulai, indeks sempat berbalik arah dan menguat hingga menyentuh level 6.457, atau naik sekitar 1,36 persen. Sayangnya kenaikan itu hanya bertahan sebentar. Pasca pidato Prabowo, tampak tekanan jual meningkat hingga membawa indeks bahkan sempat menyentuh level terendahnya pada perdagangan hari ini di posisi 6.219.
Pengamat pasar modal Elandry Pratama menilai pergerakan IHSG hari ini cukup dipengaruhi kombinasi beberapa sentimen besar. "Mulai dari pidato Presiden, keputusan suku bunga Bank Indonesia, hingga isu pembentukan badan khusus ekspor komoditas strategis,” kata Elandry seperti dikutip investortrust.id, Rabu (20/5/2026).
Pasar saat ini, kata Elandry, fokus terhadap arah kebijakan pemerintah, terutama terkait penguatan fiskal, stabilitas rupiah, serta strategi menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global.
Dia mengatakan, isu pembentukan badan khusus ekspor komoditas strategis turut memberi tekanan terhadap saham-saham berbasis komoditas seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan mineral. Pasar khawatir apabila nantinya ada mekanisme pengaturan satu pintu atau intervensi harga yang berpotensi menekan margin laba emiten komoditas.
"Sentimen inilah yang sebelumnya sempat memicu tekanan jual cukup besar di sektor energi dan basic materials,” ujar Elandry.
Hal serupa juga terjadi di pasar obligasi yang memperlihatkan tekanan jual yang cukup kuat. Investor justru terlihat melepas kepemilikan obligasi pemerintah, terutama pada tenor pendek hingga menengah.
Melansir data Bloomberg pada 12:05 WIB, yield tenor 1 tahun melonjak paling tinggi sebesar 12,9 basis poin (bps) ke level 6,68%, diikuti tenor 2 tahun yang naik 11,2 basis poin menjadi 6,638%. Tenor 1 tahun mengalami lonjakan yield dan berada di posisi tertinggi sejak April 2025.
Sementara itu, tenor 5 tahun naik 3,3 bps ke 6,75% dan tenor 10 tahun menguat 2,9 bps ke 6,8%. Tekanan juga terlihat pada tenor menengah-panjang. Yield 6 tahun naik ke 6,87%, tenor 7 tahun menjadi 6,89%, dan tenor 9 tahun naik ke 6,90%.
Hanya sebagian kecil tenor ultra panjang yang pergerakannya cukup beragam, dengan tenor 12 tahun dan 18 tahun mengalami penurunan tipis. Namun secara keseluruhan, kurva imbal hasil tetap bergerak naik, menandakan sentimen risk-off masih mendominasi pasar obligasi domestik.
"Aksi jual ini mengindikasikan investor masih melakukan repricing terhadap risiko Indonesia di tengah kombinasi tekanan global dan ketidakpastian domestik, demikian ulas Bloomberg.
Apakah dua kebijakan pemerintah akan berdampak positif pada perekonomian nasional dalam jangka panjang, tampaknya pasar masih akan menunggu realisasi dari kebijakan-kebijakan tersebut.
Pengamat ekonomi, mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai, pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR hari ini memberi sentimen positif bagi pasar keuangan Tanah Air. Menurutnya, isi pidato Prabowo lebih realistis dan fokus pada kondisi ekonomi nasional, sehingga mampu meningkatkan optimisme terhadap penguatan rupiah.
"Di luar dugaan, bagus, sesuai dengan koridor fakta yang ada. Intinya di sini bahwa Pak Prabowo ini menargetkan pertumbuhan tahun 2027 itu di 5,8 sampai 6,5 persen," tutur Ibrahim seperti dikutip Tribunnews.com, Rabu (20/5/2026).
Dia juga menilai target nilai tukar rupiah dalam APBN 2027 yang dipatok di kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dolar AS, yang dipatok Prabowo, sangat realistis. "Artinya nih bener-bener Pak Prabowo mengikuti arahan-arahan dari pembantu-pembantu presidennya. Kemarin kan berbeda, kemarin (tahun lalu target) Rp 16.500, nyatanya kan Rp 17.600. Jadi sedikit terganggu," jelasnya.
Sementara itu, Analis Komunikasi Politik Universitas Padjajaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo, gejolak yang terjadi di Indonesia, lebih dipengaruhi sikap pemerintah yang berusaha menutup-nutupi fakta agar masyarakat tidak panik.
Akibatnya, ujar dia, pemerintah mendappat "hukuman" dari pasar. “Makanya dihukum oleh pasar, karena pasar menganggap, ya kita bisa tahu kok dari semua indkator ekonomi, nggak usah ditutup-tutupi lah,” ujar Kunto, seperti dikutip Kompas TV.
Dia menyarankan agar pemerintah membuat kebijakan yang masuk akal yang merespons indikator-indikator tersebut. "Itu yang pasar lakukan dengan cara menghukum dengan indeks harga saham terjun bebas, rupiah tetap turun ke dolar,” ujarnya.
Kunto juga menyarankan agar pemerintah memperbaiki pola komunikasinya kepada publik agar tak lagi "dihukum" oleh pasar. Blunder komunikasi seperti 'orang desa nggak pakai dolar' menurut Kunto tidak boleh lagi terjadi.
“... Pak Prabowo juga.. dikritik soal bagaimana Prabowo down play atau meremehkan soal indikator nilai tukar rupiah ke dolar itu, yang bilang orang desa nggak pakai dolar,” tegas Kunto.
MAR
