JAKARTA, AFU.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menyisir penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak lagi membutuhkan intervensi pemerintah. Hasil pendataan sementara, BGN menemukan 76 sekolah di Pulau Jawa dengan puluhan ribu siswa yang masuk kategori mampu. Sekolah-sekolah itu tidak lagi menjadi prioritas penerima manfaat MBG.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, total siswa dari sekolah tersebut mencapai 39.352 orang. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk mereka akan dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan.
“Sampai dengan hari ini kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa yang juga akan kami efisienkan dengan memfokuskan nantinya anggaran yang tadinya untuk di situ. Kita akan memfokuskan program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi,” kata Agustina di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Agustina menjelaskan, sekolah-sekolah tersebut masuk kategori mampu berdasarkan sejumlah kriteria yang telah disusun BGN. Salah satu pertimbangannya adalah kemampuan siswa maupun lingkungan sekolah dalam memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.
“Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka, oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah,” ujarnya.
Menurut Agustina, pengalihan anggaran dilakukan agar program MBG lebih tepat sasaran. BGN akan memprioritaskan sekolah dan kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan gizi lebih tinggi. Sasaran baru itu di antaranya sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selain itu, BGN juga akan mengalihkan perhatian kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak dengan risiko pemenuhan gizi rendah.
“Karena itu pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” tuturnya. Agustina menegaskan, jumlah 76 sekolah tersebut masih bersifat sementara. BGN masih terus memperbarui data dan melakukan verifikasi terhadap penerima manfaat program MBG.
Ia menyebut, pemutakhiran data dilakukan dengan melihat sejumlah indikator. Di antaranya kondisi sosial ekonomi, tingkat kerentanan gizi, serta akses masyarakat terhadap pangan dan pemenuhan kebutuhan gizi. “Nanti angka itu masih akan terus bertambah karena memang kami melihat beberapa indikator, ada kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap pemenuhan gizi, dan sebagainya,” jelasnya.
Agustina mengatakan, penataan ulang penerima manfaat dilakukan untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien. Dengan refocusing tersebut, pemerintah ingin program MBG benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan bantuan pemenuhan gizi.
“Bagi yang secara mandiri bisa memenuhi gizinya, karena kondisi ekonomi berada di desil yang tinggi, maka tidak akan diberikan program Makan Bergizi Gratis ini,” tutur Agustina. Langkah ini menjadi bagian dari evaluasi BGN terhadap pelaksanaan program MBG. Pemerintah ingin memastikan distribusi bantuan tidak menyasar kelompok yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri. (FAD)
