Jakarta, AFU.ID — Konferensi pers bersama yang mempertemukan DPR, pemerintah, Bank Indonesia (BI), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dan sejumlah pemangku kepentingan ekonomi menunjukkan ada pergeseran fokus pemerintah dalam arah kebijakan ekonomi nasional.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, pelemahan nilai tukar rupiah, dan tekanan terhadap sektor riil, pemerintah kini menempatkan stabilitas makroekonomi, kepercayaan pasar, serta perlindungan terhadap dunia usaha dan lapangan kerja sebagai prioritas utama.
Berbeda dengan berbagai rapat ekonomi yang sebelumnya banyak menitikberatkan pada target pertumbuhan dan investasi, rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (29/6/2026) lebih banyak membahas langkah-langkah mitigasi terhadap tekanan ekonomi yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pimpinan dan anggota Komisi XI DPR, serta perwakilan Pertamina dan Pertagas.
Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan seluruh peserta rapat memiliki pandangan yang sama bahwa tantangan utama ekonomi Indonesia saat ini berasal dari meningkatnya ketidakpastian global. Konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dunia dinilai berpotensi mendorong inflasi sekaligus menekan daya beli masyarakat.
"Ada kesepakatan yang tercapai bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek," kata Mari.
Menurut dia, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi instrumen utama dalam menghadapi tekanan tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga mengakui adanya tantangan domestik yang memerlukan perhatian lebih besar.
"Kita memang menghadapi pelemahan rupiah yang lebih daripada peers kita. Berarti kita juga harus mewaspadai bagaimana menjaga isu confidence dan trust," ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu penekanan penting dalam pertemuan itu, karena itu menunjukkan bahwa selain Indonesia sedang menghadapi tekanan global, pemerintah juga menaruh perhatian pada persepsi investor dan pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Komitmen menjaga stabilitas tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sejumlah kebijakan yang disampaikan oleh masing-masing kementerian dan lembaga.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa bank sentral telah menaikkan BI-Rate sebesar 100 basis poin dalam satu bulan terakhir menjadi 5,75 persen sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Menurut Destry, kebijakan tersebut mulai memberikan respons positif dari pasar. Hingga 26 Juni 2026, arus masuk modal portofolio ke Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) telah mencapai sekitar US$9 miliar secara year to date.
Selain itu, BI juga meningkatkan ekspansi operasi moneternya dari sekitar Rp600 triliun pada akhir Mei menjadi Rp1.000 triliun pada akhir Juni untuk memastikan likuiditas di pasar tetap memadai.
Dari sisi fiskal, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa kondisi APBN masih berada dalam kondisi yang terjaga. Hingga Mei 2026, defisit anggaran tercatat sebesar 0,7 persen terhadap PDB dan diproyeksikan tetap berada di bawah batas 3 persen hingga akhir tahun.
Di saat yang sama, penerimaan pajak masih tumbuh sebesar 19,1 persen, sedangkan belanja negara meningkat lebih dari 30 persen.
Sebagai langkah menjaga stabilitas sektor keuangan, pemerintah memutuskan memperpanjang penempatan dana pemerintah di perbankan sebesar Rp281 triliun hingga Desember 2026. Pemerintah juga menyiapkan tambahan dana siaga sebesar Rp100 triliun apabila diperlukan untuk menjaga likuiditas sehingga fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan dan penyaluran kredit kepada dunia usaha tidak terganggu.
Fokus menjaga sektor riil terlihat dari keputusan pemerintah menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) bagi industri menjadi US$13 per MMBTU dari sebelumnya berkisar US$20 hingga US$23 per MMBTU.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan kenaikan harga LNG sebelumnya dipicu oleh penurunan produksi gas dari sejumlah lapangan di Jawa bagian barat. Kondisi tersebut membuat kebutuhan industri di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta harus dipenuhi melalui pasokan LNG dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan yang memerlukan biaya transportasi dan regasifikasi lebih tinggi.
"Atas dasar arahan Bapak Presiden, bahwa Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, kami telah memutuskan untuk LNG industri harganya 13 dolar per MMBTU," kata Bahlil.
Meski demikian, ia memastikan secara nasional Indonesia tidak mengalami kekurangan pasokan gas karena lifting gas masih sesuai target APBN.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penting dalam menghadapi situasi ekonomi yang penuh tantangan. Ia mengibaratkan hubungan antarlembaga seperti sebuah tim sepak bola yang harus saling melengkapi melalui kebijakan yang saling mendukung, baik dari sisi moneter, fiskal, maupun sektor riil.
"Kita berharap koordinasi ini dapat terus kita tingkatkan untuk memastikan seluruh perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," ujar Prasetyo.
Sebagai pimpinan rapat, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR memandang koordinasi lintas lembaga menjadi penting dalam memastikan berbagai kebijakan pemerintah berjalan selaras menghadapi tekanan ekonomi.
Menurut Dasco, salah satu hasil konkret yang langsung dirasakan dunia usaha adalah keputusan pemerintah menurunkan harga gas industri. Ia menyebut kebijakan tersebut menjadi kabar baik bagi kalangan industri maupun serikat pekerja yang sebelumnya menyampaikan kekhawatiran mengenai tingginya biaya energi yang berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja.
"Rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini," kata Dasco. (EER)
