Prabowo Sebut Indonesia Rugi Belasan Ribu Triliun karena Praktik Underinvoicing Selama Puluhan Tahun

JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia telah mengalami kerugian kekayaan mencapai 908 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.000 triliun dalam 34 tahun terakhir akibat praktik underinvoicing atau pelaporan nilai perdagangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Temuan ini didasarkan pada data perdagangan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diolah oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menjelaskan mekanisme kerugian tersebut dengan menyebutkan contoh pengusaha yang melaporkan nilai transaksi lebih rendah dari nilai sebenarnya. Prabowo menyampaikan, jika seorang pengusaha menjual 1.000 ton barang namun hanya melaporkan 500 ton, maka negara akan mengalami kerugian karena pajak dan bea cukai yang seharusnya diterima tidak penuh dikumpulkan.

“Artinya apa? Artinya negara rugi. Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi 908 miliar dolar AS selama 34 tahun, atau Rp15.000 triliun," ungkapnya dalam Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU), Selasa (23/6/2026).

Data Perserikatan Bangsa-Bangsa Comtrade menunjukkan Indonesia memiliki catatan kinerja perdagangan positif selama lebih dari dua dekade dengan surplus perdagangan mencapai 436 miliar dolar AS. Namun, surplus ini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan nasional. Dalam periode 22 tahun terakhir, terjadi arus keluar kekayaan nasional sebesar 343 miliar dolar AS. Dengan demikian, dari total keuntungan 436 miliar dolar AS, jumlah yang tersisa setelah dikurangi arus keluar hanya mencapai selisih yang relatif kecil.

Lebih jauh, Prabowo menyoroti terdapat anomali antara pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional dan perkembangan tingkat kesejahteraan rakyat. Dalam tujuh tahun terakhir, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi konsisten di kisaran 5 persen per tahun, yang secara akumulatif seharusnya mencapai 35 persen. Secara teoritis, pertumbuhan semacam itu harus meningkatkan kemakmuran masyarakat secara luas. Namun kenyataannya berbeda dari yang diharapkan.

Data yang diterima Prabowo setelah menjabat presiden menunjukkan jumlah masyarakat miskin justru mengalami peningkatan. Sementara itu, sebagian kelompok yang sebelumnya telah masuk ke dalam kategori kelas menengah malah mengalami penurunan kondisi ekonomi. Prabowo melihat situasi ini mencerminkan hasil pembangunan belum terdistribusi secara merata dan lebih banyak dinikmati oleh sekelompok kecil orang. “Dan ini juga yang harus kita waspadai. Bahwa yang tambah kaya ternyata hanya segelintir orang," pungkas Prabowo. (NAD)