JAKARTA, AFU.ID — Jumlah pelanggaran berat terhadap anak dalam konflik bersenjata pada 2025 melonjak ke level tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat puluhan ribu pelanggaran yang menimpa lebih dari 24 ribu anak di berbagai zona konflik, berdasarkan laporan tahunan Sekjen PBB yang dirilis Rabu (17/6).
Dalam laporan tersebut, PBB memverifikasi 38.558 kasus pelanggaran berat terhadap anak, mulai dari pembunuhan, pelukaan, hingga perekrutan dan kekerasan seksual. Ribuan anak dilaporkan menjadi korban lebih dari satu bentuk pelanggaran dalam berbagai konflik yang terjadi sepanjang 2025.
Untuk pertama kalinya sejak mandat pemantauan dimulai tiga dekade lalu, pasukan pemerintah tercatat sebagai pelaku utama pelanggaran berat terhadap anak di wilayah konflik. Temuan ini menandai perubahan signifikan dalam pola pelanggaran yang sebelumnya lebih banyak dikaitkan dengan kelompok bersenjata non-negara.
Jenis pelanggaran paling dominan adalah pembunuhan dan pelukaan berat, dengan 6.266 anak tewas dan 7.958 anak mengalami cedera serius hingga menyebabkan disabilitas. Angka pembunuhan bahkan meningkat 34 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, PBB mencatat 8.322 kasus penolakan akses kemanusiaan serta 6.607 anak yang direkrut atau dimanfaatkan dalam konflik. Kasus penculikan anak juga masih tinggi dengan 5.129 anak terdampak, yang kerap berkaitan dengan perekrutan, eksploitasi, hingga kekerasan seksual.
Laporan itu juga menyoroti masih terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di wilayah konflik, termasuk pemerkosaan yang digunakan sebagai bagian dari taktik perang dalam sejumlah kasus. Sementara itu, ranjau darat dan sisa bahan peledak perang terus menjadi ancaman yang memperpanjang risiko bagi keselamatan anak-anak.
Sebanyak 1.667 anak dilaporkan ditahan pada 2025 karena keterlibatan atau asosiasi dengan pihak bersenjata. PBB menegaskan anak-anak dalam situasi tersebut harus diperlakukan sebagai korban, dengan penahanan hanya menjadi langkah terakhir serta disertai upaya reintegrasi.
Perwakilan Khusus Sekjen PBB untuk Anak dan Konflik Bersenjata, Vanessa Frazier, menyebut 2025 sebagai salah satu periode paling kelam bagi perlindungan anak sejak pemantauan dimulai. Ia menekankan bahwa meningkatnya keterlibatan negara dalam pelanggaran menunjukkan melemahnya kepatuhan terhadap hukum internasional dan prinsip kemanusiaan.
Laporan tersebut menegaskan bahwa seluruh data hanya mencakup kasus yang telah diverifikasi PBB, sehingga angka sebenarnya berpotensi lebih tinggi dari yang tercatat. (ANT/RAI)
