Pencaplokan Lahan Berkedok Plasma Marak. Rakyat Jadi Korban

JAKARTA, AFU.ID - Rentetan konflik agraria di Indonesia berakar dari kegagalan negara menyinkronkan aturan hukum, izin, pemetaan, dan keadilan sosial. Ketimpangan ini membuat negara kehilangan kendali atas ruang hidup warganya sendiri.

Anggota Pansus Penyelesaian Konflik Agraria sekaligus Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa tata kelola sumber daya alam Indonesia dibangun di atas administrasi yang rapuh. Negara rajin menerbitkan izin, tetapi gagal memastikan batas wilayah yang jelas di lapangan.

“Indonesia tumbuh sebagai negara yang kaya sumber daya, tetapi miskin kepastian pengelolaan ruang,” kata Azis Subekti kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.

Kekacauan ini membuat tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menjadi sangat vital. Satgas ini bertugas mengambil alih lahan ilegal untuk menegaskan kembali kedaulatan negara, bukan sekadar mengejar target penerimaan kas negara.

“Ia adalah cermin tentang bagaimana sebuah negara modern berusaha memulihkan kapasitasnya untuk mengendalikan tanah, sumber daya alam, dan arah keadilan ekonominya sendiri,” ujarnya.

Hingga Mei 2026, Satgas PKH telah menyetor denda dan pajak sebesar Rp10,27 triliun. Negara juga mengambil alih 5,88 juta hektare kawasan hutan dari perkebunan sawit dan 12 ribu hektare dari sektor tambang.

Akal-Akalan Plasma 20 Persen

Salah satu akar konflik terparah, menurut Azis, ada pada manipulasi kewajiban kebun plasma 20 persen bagi perusahaan sawit.

“Secara administratif, perusahaan terlihat memenuhi kewajiban. Tetapi secara sosial dan ekologis, negara sedang menumpuk bom waktu,” ucap Azis.

Dampaknya merugikan masyarakat kecil. Saat Satgas PKH turun tangan melakukan penertiban kawasan hutan, masyarakat yang telanjur mengelola lahan plasma bodong itu justru menjadi korban yang berhadapan langsung dengan aparat negara. Sementara perusahaan besar pencaplok lahan justru aman secara administrasi.

Karena itu, pemerintah dituntut adil dan proporsional dalam penegakan hukum.

“Negara tidak boleh gagal membedakan antara aktor utama penguasaan ilegal berskala besar dengan masyarakat yang terseret akibat ketidakhadiran negara pada masa lalu,” tegasnya.

Keadilan Pasca-Penertiban

Azis juga mengingatkan, kesuksesan Satgas PKH tidak diukur dari luas lahan sitaan, melainkan bagaimana lahan tersebut dikelola ke depan agar tidak menimbulkan ketimpangan baru.

“Hasilnya bukan hanya produktivitas pangan meningkat, tetapi lahir kelas menengah desa yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi modern,” jelasnya.

Oleh karena itu, pemerintah diminta transparan dalam redistribusi lahan hasil penertiban dan merombak total aturan plasma agar tidak lagi menjadi instrumen manipulasi.

“Apa model pengelolaannya? Siapa yang memperoleh manfaat? Apakah negara akan membangun sistem distribusi manfaat yang lebih adil? Ataukah tanah hanya berpindah dari satu kelompok kuat ke kelompok kuat lainnya?” bebernya.

Langkah ini menjadi penentu masa depan tata kelola agraria nasional berbasis keadilan sosial.

“Pada akhirnya, Satgas PKH sedang menguji sesuatu yang jauh lebih besar daripada penertiban kawasan hutan. Ia sedang menguji apakah Indonesia mampu menjadi negara modern yang benar-benar berdaulat atas ruang hidupnya sendiri,” pungkasnya. (FAD)