JAKARTA, AFU.ID – Rencana ambisius pemerintah untuk membangun Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall/GSW) sepanjang 535 kilometer dari Banten hingga Gresik dengan anggaran fantastis mencapai US$80 miliar atau sekitar Rp1.200 triliun mendapat penolakan keras dari para nelayan dan masyarakat sipil. Aliansi Rakyat Miskin Semarang Demak (ARMSD), sebuah jaringan warga dan nelayan tradisional yang mendiami pesisir Pantura Jawa Tengah, menilai proyek mercusuar ini bukan solusi sejati, melainkan ancaman baru yang berisiko menggusur ruang hidup mereka.
Koordinator ARMSD Ahmad Marzuki mengatakan, nelayan tradisional di Pantura kini berada dalam posisi paling rentan. Kerusakan lingkungan yang masif di pesisir utara Jawa selama beberapa dekade terakhir utamanya dipicu oleh pembabatan hutan mangrove demi kawasan industri dan tambak komersial. Padahal, ekosistem mangrove merupakan benteng alami terbaik dari abrasi dan menjadi rumah bagi pemijahan ikan yang menjadi tumpuan hidup para nelayan.
"Ketika pesisir dikonkretisasi oleh beton tanggul raksasa, nelayan tradisional dipastikan akan kehilangan akses langsung ke laut, memicu pemiskinan struktural yang kian dalam," ujar Marzuki, dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi AFU.ID, Jumat (19/6/2026).
Dia menyayangkan, suara dan nasib rakyat kecil, khususnya kelompok nelayan, sengaja dipinggirkan dalam diskursus proyek megah ini. "Isu yang berkembang di media sibuk membahas keterlibatan elit, mulai dari pelibatan para rektor hingga pembentukan Badan Otorita Pengelola Pantura dan dana DDMF di bawah Danantara. Sementara kami yang setiap hari berhadapan dengan air laut, justru diabaikan. Hak-hak nelayan lokal dan masyarakat pesisir tidak diberi porsi memadai," ungkap Ahmad Marzuki.
Pernyataan ini merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto pada April lalu yang meminta agar dosen, guru besar, dan rektor dari berbagai universitas dilibatkan secara masif dalam merancang GSW. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan rencana pengelolaan pendanaan raksasa melalui Danantara Development Management Fund (DDMF) yang menuai berbagai reaksi dari lintas kementerian.
ARMSD menilai pelibatan akademisi penting, namun pemerintah wajib memilih akademisi yang jujur dan berpihak pada rakyat, bukan sekadar pemberi stempel legitimasi bagi proyek pemodal. Marzuki mensinyalir adanya 'penumpang gelap' di balik proyek mitigasi bencana ini.
"Pengalaman mengajari kami, nama rakyat selalu dijual untuk melancarkan proyek. Di balik GSW, ada kepentingan telanjang para pemodal raksasa yang ingin menyelamatkan kawasan industri mereka dan tanah-tanah reklamasi, seperti yang terjadi di Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Pemerintah mendahulukan benteng beton untuk industri daripada menyelamatkan pemukiman nelayan," tambahnya.
Kajian Akademis: Risiko Amblesan Tanah dan Rusaknya Ekosistem
Kekhawatiran para nelayan sejalan dengan kajian kritis dari para pakar lingkungan dan tata ruang independen. Koalisi Maleh Dadi Segoro (MDS) dalam berbagai penelitiannya menyatakan bahwa pemecahan masalah penurunan muka tanah (land subsidence) dengan membangun struktur beton berat seperti GSW di atas tanah aluvial yang lunak justru memicu dampak berkebalikan. Beban statis dari tanggul raksasa tersebut justru akan mempercepat laju amblesan tanah di wilayah sekitarnya, seperti Semarang Utara.
"Tanggul laut mematikan mangrove dan ekosistem pesisir. Tanggul laut juga memperparah banjir, karena air dari darat terkepung di belakang tanggul, seperti kasus yang terjadi di Kampung Tambak Lorok, Semarang," kata Koordinator MDS Martha Kumala Dewi dalam pernyataan tertulisnya.
Kajian MDS juga mengungkapkan, secara ekologis, pembangunan Giant Sea Wall juga akan mengubah hidrodinamika laut. Aliran sungai yang membawa sedimen ke pesisir akan terperangkap di dalam tanggul, mengubah wilayah pesisir menjadi danau payau raksasa yang tercemar limbah industri domestik. Dampaknya, kualitas air hancur, sisa ekosistem mangrove yang ada akan mati total karena perubahan salinitas, dan nelayan harus melaut jauh ke tengah samudra dengan biaya solar yang tidak mungkin terjangkau oleh perahu kecil mereka.
Selain itu, siklus reproduksi bencana hulu-hilir terus diproduksi. Material penimbun (quarry) untuk proyek raksasa pesisir ini dikeruk dari perbukitan di wilayah selatan (hulu), memicu penggundulan bukit dan penambangan batu-pasir liar yang pada gilirannya menyebabkan bencana banjir bandang di sepanjang daerah aliran sungai yang bermuara ke Pantura.
Belajar dari Kegagalan Proyek Sebelumnya
ARMSD meminta pemerintah menurunkan ego sektoral dan melihat realitas kegagalan infrastruktur tanggul yang sudah ada. Di Kampung Tambaklorok, Semarang, sebuah tembok laut sepanjang 1,5 kilometer yang baru selesai dibangun pada tahun 2024 dengan biaya Rp300 miliar—dan diklaim pemerintah mampu bertahan hingga 20 sampai 30 tahun—kini kondisinya sudah memprihatinkan.
Bendahara ARMSD, Mila Karmilah, membeberkan temuan warga di lapangan yang kontras dengan klaim manis pejabat pemerintah. "Baru tahun 2026 ini, jaringan kami di Tambaklorok sudah menemukan retakan-retakan besar pada tembok beton tersebut, tepatnya di wilayah RW 14 dan RW 15. Setiap kali air pasang rob tinggi datang, air tidak lagi tertahan melainkan merembes deras menembus retakan dan menggenangi jalan-jalan kampung kami. Jelas sekali, benteng beton bukan jawaban jangka panjang," tegas Mila Karmilah.
Daripada menghamburkan anggaran ratusan triliun untuk proyek jangka panjang yang belum teruji keamanannya, nelayan dan warga pesisir mendesak pemerintah mengambil tindakan taktis, cepat, dan nyata di zona-zona darurat ekologis yang sudah tenggelam. Kondisi memilukan misalnya, dialami warga di Dukuh Timbulsloko dan beberapa dukuh lainnya di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
Akibat abrasi parah dan hilangnya pelindung mangrove, perkampungan nelayan di sana kini telah berubah menjadi lautan. Warga terpaksa bertahan hidup terisolasi di atas rumah panggung kayu (geladak). Ketika air laut pasang, lantai rumah mereka tergenang, bahkan akses jalan kampung yang terbuat dari kayu seringkali hancur disapu ombak laut.
Bagi ARMSD, kawasan darurat seperti Timbulsloko membutuhkan intervensi kemanusiaan dan restorasi ekologis segera dari negara, seperti relokasi yang layak atau pengembalian fungsi sabuk hijau (green belt) pesisir lewat penanaman kembali mangrove secara masif. Menunggu mega proyek Giant Sea Wall rampung sama saja membiarkan ribuan keluarga nelayan tenggelam perlahan bersama hilangnya ruang hidup mereka demi menyelamatkan aset-aset milik pemodal besar.
MAR
