JAKARTA, AFU.ID - Pemogokan nelayan yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kini mulai meluas ke beberapa wilayah pantai utara Jawa (Pantura). Para nelayan mulai dari kawasan Cirebon, hingga Semarang mulai menghentikan kegiatan melaut. Harga bahan bakar minyak non subsidi, khususnya solar industri yang banyak digunakan nelayan melaut, yang tinggi, membuat nelayan tak sanggup lagi pergi melaut.
Ketua Gerakan Nelayan Pantura Kajidin mengatakan harga solar non subsidi khusus nelayan yang per hari ini hampir menembus angka Rp 30 ribu perliternya, tidak sebanding dengan harga jual ikan, sehingga berdampak serius terhadap aktivitas melaut. Kajidin menjelaskan, dengan bobot kapal di atas 100 GT kebutuhan solar mencapai sekitar 100 ribu liter untuk melaut.
“Kapal di atas 30 GT harus menggunakan solar nonsubsidi,” ujar Kajidin, di panggung mimbar bebas ratusan nelayan dan juragan ikan, yang digelar di TPI Karangsong Indramayu, Senin (4/5/2026), seperti dikutip Tempo.co.
Jika harga solar nonsubsidi sebesar Rp 30 ribu per liter, maka dibutuhkan Rp 3 miliar hanya untuk membeli solar. “Biaya tersebut belum termasuk perbekalan ABK. Biasanya, mereka melaut sekitar delapan bulan,” tutur Kajidin.
Di sisi lain, harga ikan yang tidak ikut naik. Menurut Kajidin, hasil tangkapan ikan nelayan berkisar 100 ton. Dengan harga ikan Rp 22 ribu per kilogram, maka penghasilan yang diperoleh hanya Rp 2,2 miliar. “Harga ikan tidak bisa mengimbangi biaya melaut, terutama harga solar,” tuturnya.
Rendahnya harga jual ikan tangkap nelayan yang tidak sebanding dengan biaya operasional, membuat biaya yang dikeluarkan nelayan terus membengkak dan terus merugi. ”Hampir dua bulan nelayan tidak bisa bekerja karena harga solar tidak terjangkau. Bila dipaksakan mereka akan rugi besar,” tegas Kajidin.
Kajidin menjelaskan saat ini di Pelabuhan Karang Song, lebih dari 200 kapal berukuran besar tidak melaut karena persoalan solar yang harganya terus melambung dan tidak terjangkau oleh nelayan. ”Situasi ini diperkirakan akan berdampak pada menurunnya produksi perikanan, khususnya di wilayah Indramayu,” ujarnya
Karena itu, para nelayan mendesak agar pemerintah segera turun tangan, baik dalam menstabilkan harga ikan maupun memberikan solusi terkait distribusi BBM. ”Kami juga menyoroti penyaluran BBM subsidi yang dinilai belum optimal, terutama bagi nelayan dengan kapal di bawah 50 gross ton (GT),” ungkapnya
Kajidin memberikan solusi kepada pemerintah agar ada subsidi silang khususnya bagı pemenuhan solar khusus bagi nelayan diatas 30 GT. ” Kami berharap harga BBM yang diterima bisa berada di antara harga subsidi dan harga industri, yakni di kisaran Rp 11 ribu hingga Rp 12 ribu per liter, karena kalau kita hitung satu kapal berukuran besar bisa membutuhkan hingga 100 ribu liter BBM untuk sekali melaut,” ujarnya
Kondisi serupa juga terjadi di Pelabuhan Perikanan Kejawan, Kota Cirebon. Sejak sebulan terakhir, ratusan kapal nelayan lintas pulau menumpuk di Pelabuhan Perikanan Kejawanan, Kota Cirebon, sejak lebih dari satu bulan terakhir. Kapal-kapal berukuran di atas 30 gross ton (GT) itu terpaksa teronggok tanpa aktivitas akibat krisis bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang hingga kini belum teratasi.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cirebon, Kasrudin menegaskan kondisi ini sudah sangat memukul para nelayan. “Sudah lebih dari satu bulan kapal-kapal besar tidak bisa melaut. Ini bukan hanya soal operasional, tapi menyangkut penghasilan nelayan yang benar-benar terhenti. Kami berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret agar pasokan BBM kembali normal,” tegasnya, seperti dikutip Radar Cirebon.
Di Semarang, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Dexlite mulai dirasakan dampaknya oleh nelayan di pesisir Kota Semarang. Kondisi ini membuat sebagian nelayan memilih mengurangi aktivitas melaut karena biaya operasional yang semakin tinggi.
Endi Prau, nelayan di Kampung Ujungsari, Kelurahan Bandaharjo, mengatakan, dia kini lebih sering memarkir perahunya di tepi laut. “Kenaikan harga solar Dexlite itu sangat memberatkan. Harganya mahal, dan kita juga enggak bisa beli langsung ke SPBU. Masa perahu dibawa ke pom?” ujarnya, seperti dikutip Lingkar.co.
Endi mengatakan, selama ini mengandalkan pasokan solar dari kampung nelayan. Namun, sejak harga BBM naik, ketersediaan bahan bakar menjadi terbatas. “Sekarang langka. Kalau pun ada, dibatasi. Yang punya barcode cuma bisa beli 60 liter per hari. Padahal sekali jalan bisa habis 100 sampai 150 liter,” katanya.
Kebutuhan bahan bakar nelayan sangat bergantung pada jarak dan lokasi penangkapan ikan. Untuk area dekat, konsumsi relatif kecil, tetapi saat melaut lebih jauh, kebutuhan solar meningkat signifikan. “Kalau sudah ke tengah, minyak bisa habis sampai 60 liter sehari,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, Endi memilih tidak memaksakan diri melaut jika ketersediaan bahan bakar tidak mencukupi. “Kalau enggak ada solar ya enggak melaut. Daripada memaksakan, nanti malah tekor,” tegasnya.
Untuk nelayan kecil, seperti Endi, meski ada jatah BBM subsidi, namun akses untuk mendapatkannya sulit, sehingga terpaksa menggunakan BBM non subsidi. Jatah solar subsidi per kapal seringkali habis sebelum masa melaut selesai. Sebagai contoh, untuk satu trip panjang, nelayan seringkali harus menambal kekurangan solar dengan membeli solar industri. Ketika harga solar industri melonjak, biaya operasional keseluruhan menjadi tidak masuk akal.
Padahal, pendapatannya tidak menentu. Dalam sekali melaut, penghasilan nelayan kecil seperti Endi berkisar antara Rp400 ribu hingga Rp750 ribu, tergantung hasil tangkapan. Selain menangkap ikan, Endi juga menyewakan perahunya untuk wisata memancing.
Namun, kenaikan harga BBM turut berdampak pada sektor tersebut. “Kalau sewa biasanya sudah termasuk bahan bakar. Tapi kalau harus pakai Dexlite, ya tergantung pemancingnya mau atau enggak. Kalau enggak cocok, bisa batal,” katanya.
Kondisi perikanan di Pantura, kini memang tampak suram. Aktivitas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah Pantura, mulai dari Eretan (Indramayu), Kejawanan (Cirebon), hingga Tambaklorok (Semarang) dan Juwana (Pati), dilaporkan mengalami kelumpuhan atau penurunan drastis. Di TPI Juwana dan beberapa titik di Cirebon, pelelangan praktis terhenti karena tidak ada kapal yang bongkar muat.
Kondisi ini juga berdampak pada pekerja perikanan lain seperti buruh panggul, pengolah ikan asin, dan penyedia jasa perbaikan jaring yang kehilangan pendapatan harian mereka. Situasi ini menjadi "lampu kuning" bagi ketahanan pangan hasil laut di Pulau Jawa, karena rantai pasok ikan segar ke pasar-pasar tradisional di Jakarta dan Jawa Barat mulai terganggu.
MAR
