Puluhan Media Ramai-ramai Tolak Namanya Dicatut Bakom

JAKARTA, AFU.ID — Sejumlah kanal digital menolak dikaitkan dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) setelah nama mereka muncul dalam dokumen Indonesia New Media Forum (INMF).

Penolakan itu muncul setelah Kepala Bakom Muhammad Qodari menyebut New Media Forum sebagai “mitra baru” pemerintah. Penyebutan tersebut memunculkan kesan bahwa kanal digital yang tercantum masuk dalam jejaring komunikasi pemerintah.

@Narasi menjadi salah satu kanal yang membantah keterlibatan itu. Mereka menegaskan tidak bergabung, tidak hadir, dan tidak mengetahui agenda Bakom pada Rabu, (6/5/2026).

“Narasi tidak mengetahui, tidak terlibat, dan tidak menghadiri pertemuan maupun jumpa pers terkait INMF ataupun Badan Komunikasi Pemerintah,” tulis Narasi dalam pernyataannya.

Bantahan juga datang dari @Ngomongin Uang. Kanal itu menyatakan tidak pernah menerima undangan, menghadiri pertemuan, atau berkomunikasi dengan Bakom.

@Bapak2ID juga menolak dikaitkan dengan forum tersebut. Mereka menyatakan tidak tergabung dalam INMF dan tidak terafiliasi dengan pihak mana pun.

Sejumlah kanal lain juga mengambil jarak dari klaim kemitraan pemerintah. Mereka menegaskan tidak direkrut, tidak terafiliasi, atau tidak memiliki kerja sama dengan Bakom.

Polemik ini bermula dari audiensi INMF dengan Bakom pada Selasa, (5/5/2026). Dalam pertemuan itu, INMF menyerahkan dokumen bertajuk “New Media Forum 2026”.

Dokumen tersebut memuat nama sejumlah pelaku media digital. Sehari kemudian, nama-nama itu disebut dalam konferensi pers mingguan Bakom.

Bakom belakangan menyatakan tidak memiliki kontrak atau kerja sama apa pun dengan INMF. Pernyataan itu juga berlaku untuk media yang tertulis dalam dokumen forum tersebut.

Bakom menyebut istilah mitra hanya berarti mitra komunikasi. Lembaga itu juga menyatakan tidak memberi arahan editorial kepada media mana pun.

INMF turut mengambil jarak dari klaim kemitraan tersebut. Forum itu menyatakan daftar media yang beredar bukan daftar anggota resmi.

Menurut INMF, daftar tersebut hanya pemetaan ekosistem industri dan media sosial. Forum itu juga menyatakan tidak memiliki komitmen atau kesepakatan dengan Bakom.

Penolakan sejumlah kanal digital ini menunjukkan sensitifnya hubungan media dengan pemerintah. Nama media yang disebut dalam forum resmi dapat dibaca publik sebagai afiliasi politik.

Kesan itu semakin kuat bila penyebutan dilakukan tanpa persetujuan terbuka dari pihak yang disebut. Bagi media, jarak dengan pemerintah penting untuk menjaga independensi. (RHU)