JAKARTA - AFU - Krisis iklim benar-benar menjadi ancaman serius di pesisir utara kawasan Semarang dan sekitarnya. Kurang lebih 569,07 km atau 10,60 persen dari total panjang jalan di Kota Semarang berisiko tergenang banjir rob. Artinya, sekitar 11,46 persen volume lalu lintas harian di Semarang akan terdampak banjir rob.
Sebagai kota di kawasan pesisir, Semarang juga terancam oleh kenaikan muka air laut akibat krisis iklim sehingga meningkatkan risiko banjir rob di Semarang pada masa mendatang. Kejadian ini terus berulang berulang.
Hingga kini belum ada solusi konkret yang benar-benar bisa dirasakan warga dari kutukan air laut itu. Apa solusi yang ditawarkan pemerintah?
Presiden Prabowo Subianto Senin (20/4/2026) mengajak rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta membahas rencana pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall).
Proyek tersebut dirancang untuk melindungi kawasan pesisir utara Pulau Jawa yang memiliki peran vital, termasuk sekitar 60 persen kawasan industri, serta lebih dari 30 juta penduduk di wilayah terdampak.
Rapat pembahasan mengenai rencana pembangunan ini terus dilakukan pemerintah. Kali ini berbeda, Presiden Prabowo secara khusus melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) untuk berkontribusi dapat hal riset dan inovasi.
Menteri Diktisaintek Yuliarto mengatakan, berbagai hasil penelitian yang telah diuji, termasuk di wilayah Demak dan Semarang, akan menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan yang lebih efisien dan tepat guna.
Selanjutnya, kementerian tersebut bakal mengkoordinasikan para guru besar dan pakar untuk tidak hanya memberikan kajian teknis, tetapi juga terlibat langsung dalam tim pelaksana.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Pengelola Pantai Utara Jawa (BPPUJ) Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan bahwa proyek ini masih tahap perencanaan yang mendalam.
“Perencanaan tersebut khususnya terkait aspek konstruksi dan pemanfaatan sumber daya dalam negeri, termasuk pendekatan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” katanya.
Konstruksi Laut Terbesar
Dalam rapat audiensi Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Asha bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Selasa (3/3/2026) disebutkan bahwa gembok raksasa ini rencananya akan dibangun sepanjang 274,7 kilometer khusus di wilayah Jawa Tengah, menjadikannya konstruksi laut terpanjang pantura Pulau Jawa.
Tembok tersebut akan membentang dari wilayah Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, dan Rembang.
Proyek pembangunan akan dimulai dari Kendal, Semarang, dan Demak, dengan panjang kurang lebih 33,5 kilometer. Tahap berikutnya adalah tanggul Laut Brebes-Tegal-Pemalang-Pekalongan, dengan panjang sekitar 105 kilometer. Kemudian Pati-Rembang sekitar 74,3 kilometer.
Ahmad Luthfi mengatakan Jawa Tengah memiliki tipologi dengan risiko bencana rob, banjir, dan tanah longsor. Penurunan muka tanah di daerahnya berkisar antara 8-11 cm per tahun.
Biaya Jumbo, Dari Mana?
Pembangunan proyek ini diperkirakan memakan waktu hingga 15–20 tahun dengan estimasi biaya sebesar US$100 miliar atau setara Rp1.681 triliun (asumsi kurs Rp16.815 per US$).
Didit menyebut tanggul laut ini akan membentang sepanjang 535 kilometer (km). Konstruksi dijadwalkan mulai dari sisi barat di Banten, melintasi Jawa Barat, hingga mencapai Gresik di Jawa Timur secara bertahap.
“Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunannya, kita melihat bahwa investasi ada yang dari APBN, ada yang dari APBN dan investor, dan ada yang dari investor murni,” tambahnya, mengutip Bisnis.
Tambahnya, biaya konstruksinya terbilang tinggi karena infrastruktur ini dirancang untuk memproteksi wilayah Pantura hingga 300 tahun ke depan. Mencari investor menjadi keniscayaan untuk mewujudkan proyek raksasa ini.
Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat bertemu dengan Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping di China, salah satu pembahasannya terkait dengan peluang investasi pembangunan tanggul laut raksasa.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan proyek tersebut terus berjalan sehingga peluang investasi dibuka ke banyak negara, termasuk China.
“Kami akan semakin membuka komunikasi, tentu tidak hanya China,” kata AHY, Kamis (11/9/2025).
Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI-Danantara) Rosan Roeslani mengungkapkan sejumlah investor internasional tertarik masuk. Minat investasi itu berasal dari China, Belanda, hingga Jepang. Dukungan juga datang dari kalangan pengusaha.
Solusi atau Bencana?
Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Erwin Suryana mengatakan pembangunan giant sea wall (GSW) merupakan solusi palsu.
"Tidak menyelesaikan masalah, yaitu penurunan tanah. Katanya solusi, tapi malah jadi masalah baru yang menyengsarakan masyarakat," ujarnya, dikutip dari BBC.
Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW), Luthfian Haekal, mengatakan berbagai masalah itu sebenarnya sudah dapat terlihat dalam pembangunan tanggul laut di Jakarta sebelumnya.
"Karena itu, menurut survei kami, sebanyak 56,2% masyarakat sekarang tidak setuju giant sea wall karena khawatir dampak lingkungan dan mata pencaharian hilang, terutama di kalangan nelayan," ucap Luthfian.
Lebih jauh, Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, mengatakan dalam jangka panjang, GSW justru dapat menimbulkan banjir yang lebih besar. Pada akhirnya, menurut Elisa, masyarakat malah tambah sengsara.
Sementara itu, WALHI menilai pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan menghancurkan wilayah laut atau perairan Pulau Jawa bagian utara yang selama ini menjadi wilayah tangkapan ikan ratusan ribu nelayan tradisional.
Alasannya, proyek ini akan menyedot lebih banyak pasir laut. Mengaca pada tahun 2021 lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengestimasi kebutuhan pasir laut untuk kebutuhan proyek reklamasi Teluk Jakarta sebanyak 388.200.000 meter kubik. Jumlah ini sangat besar untuk kebutuhan reklamasi di Jakarta saja.
“Pemerintah mengklaim bahwa proyek ini merupakan skenario mitigasi krisis iklim di pesisir utara Jawa. Namun faktanya, proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall tidak akan mampu menjawab krisis iklim yang dihadapi oleh masyarakat pesisir,” ungkap WALHI dalam siaran pers Jumat (12/1/2024).
Tak hanya itu, proyek ini juga akan mempercepat kehancuran ekosistem mangrove yang selama ini terjadi di pesisir utara Jawa. Sebagai contoh, akibat beban industri yang sangat berat di pesisir utara Jawa Tengah, luasan mangrove terus mengalami penurunan.
Pada tahun 2010, mangrove tercatat seluas 1.784.850 hektar. Tahun 2021, mengalami kehilangan yang sangat signifikan, di mana luasannya hanya tercatat 10.738,62 hektar. Begitu pula di pesisir Jakarta. Saat ini luasan mangrove tercatat tidak lebih dari 25 hektar. Padahal sebelum adanya proyek reklamasi, luasannya tercatat lebih dari seribu hektar.
Sekali lagi, pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall tidak menyentuh persoalan substansial yang dihadapi masyarakat yang saat ini juga sedang mengalami dampak persoalan lingkungan akibat pembangunan Tol Tanggul Laut Semarang Demak (TTLSD). (EER)
