JAKARTA, AFU.ID - Jagat media sosial kembali diguncang oleh pengakuan mengejutkan dari seorang akademisi bernama Prof. Dr. Dian Damayanti. Setelah deretan klaim profil akademisnya memicu kontroversi luas di masyarakat, Dian akhirnya menerbitkan surat pernyataan klarifikasi serta permohonan maaf resmi bermaterai yang secara terbuka mengakui seluruh kekeliruan dan klaim tanpa izin yang ia lakukan, termasuk mencatut nama Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam paper-papernya.
Dian mengirimkan surat berisi klarifikasi resmi, dan permohonan maaf secara terbuka. Lewat surat sejumlah 6 halaman itu, Dian mengonfirmasi, seluruh tindakan mencatut nama tokoh dan lembaga negara tersebut murni merupakan inisiatif pribadi tanpa persetujuan pihak mana pun. Mengenai pencantuman nama Kepala Negara, ia menegaskan bahwa pihak luar maupun staf terkait tidak mengetahui izin di balik publikasi tersebut.
"Mengenai pencantuman nama Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu penulis dalam buku yang diterbitkan, saya nyatakan bahwa Pak Iwan dan Pak Ashar tidak memahami dan tidak mengetahui dasar atau alasan pencantuman nama beliau. Mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai proses atau izin yang melandasi pencantuman nama Presiden dalam publikasi tersebut," tulis Dian dalam dokumen permohonan maafnya yang diterima redaksi Afu.id, Jumat (7/8/2026).
Ia juga membenarkan bahwa timnya memang mengajukan nominasi Nobel Perdamaian sejak tahun 2024 hingga 2026, tetapi tidak pernah menang. Mengenai amplop Kemendagri yang beredar, Dian menegaskan wadah itu sekadar tempat fisik dan tidak mewakili dukungan atau legitimasi resmi lembaga.
"Saya menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Prabowo Subianto, dan Presiden Republik Prancis, Bapak Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, serta Komite Hadiah Nobel Perdamaian, Penerbit IGI Global, Elsevier, dan Lambert Academic Publishing," ungkap Dian.
Dian menyatakan siap menerima segala bentuk sanksi hukum maupun penalti administratif dari pemerintah dan deretan perguruan tinggi yang dirugikan atas tindakannya. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan berkomitmen mengoreksi seluruh kesalahpahaman akademis yang telah melanda publik.
Heboh kasus ini bermula dari sebuah dokumen riset yang diunggah ke platform Social Science Research Network (SSRN) mendadak viral di media sosial setelah disorot oleh warganet. Naskah berformat working paper tersebut mengeklaim bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN) dinominasikan untuk meraih Nobel Peace Prize 2026.
Namun, dari penelusuran terhadap dokumen dan rekam jejak penyusunnya justru mengungkap sederet kejanggalan serius, mulai dari klaim nominasi sepihak hingga dugaan pencatutan nama tokoh dunia dan penggelembungan gelar akademik. Secara substantif, naskah riset sepanjang 69 halaman—yang hanya berisi 15 halaman materi inti dan sisanya berupa lampiran administrasi—mencoba menguraikan alasan Program MBG layak mendapatkan Nobel. Intinya paper tersebut memaparkan ketahanan pangan adalah infrastruktur perdamaian
Sorotan publik kemudian tertuju pada sang penulis, yaitu Dian Damayanti. Pasalnya, perempuan yang mengaku bergelar Profesor Doktor itu, Namanya tercantum di banyak paper yang diunggah di SSRN yang mencatut nama Prabowo dan Macron.
Profilnya juga dinilai bombastis. Wanita kelahiran 21 September 1992 itu menjadi perbincangan hangat di platform X usai mengklaim dirinya masuk dalam nominasi Nobel Peace Prize tahun 2025 dan 2026. Tak hanya itu, pada profil LinkedIn dan rekam jejak akademisnya, ia mendaku sebagai pakar lintas bidang—mulai dari kecerdasan buatan (AI), robotika, sistem perang, hingga energi nuklir—serta menguasai sembilan bahasa asing.
Ia juga mengklaim berkolaborasi dengan institusi global seperti NASA, ESA Rusia, hingga menjadi pembicara di Oxford dan Cambridge. Puncak kontroversi terjadi ketika Dian menerbitkan sekitar 30 paper ilmiah di situs Social Science Research Network (SSRN) Elsevier. Dalam makalah yang mengulas program Makan Bergizi Gratis (MBG)—sebuah program prioritas nasional Indonesia untuk menekan stunting—Dian mencantumkan nama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron sebagai rekan penulis (co-author).
Karya tulisan tersebut bahkan dilaporkan turut dikirimkan ke panitia Nobel Perdamaian di Swiss. Kasus ini kian memanas lantaran beredar pula dokumen berkepala surat (kop) serta penggunaan amplop resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat mengirimkan papernya tersebut ke panitia Nobel Perdamaian.
Heboh soal paper ini kemudian membuat Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan Kementerian Dalam Negeri, bergerak melakukan investigasi sosial. "Ini lagi diinvestigasi," ujar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, Rabu (5/8/2026).
Langkah serupa juga ditempuh oleh Kemendagri, yang mendapati adanya lampiran surat dari instansi tersebut. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irawan mengungkapkan, pihaknya sedang memastikan keabsahan dokumen serta nama-nama personel yang namanya disebut.
"Sekarang lagi diklarifikasi, apakah itu memang Kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana. Kemudian apakah surat yang disampaikan itu benar dari Kemendagri atau apa, kita pastikan dulu," tegas Benni. (MAR)
