JAKARTA, AFU.ID — Investasi pribadi mitra swasta dalam pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menghadapi ancaman kerugian. Sejumlah mitra bahkan disebut sampai menggadaikan rumah dan menanggung tagihan utang demi merealisasikan komitmen yang dijanjikan pimpinan BGN sebelumnya. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengakui skema keuntungan yang dijanjikan itu tidak bisa dipenuhi sepenuhnya di bawah kepemimpinannya.
Sudaryono menegaskan pihaknya sangat menghargai langkah mitra yang telah berinvestasi berdasarkan komitmen pimpinan lama. Pengakuan ini disampaikan Sudaryono merespons keluhan sejumlah mitra yang mencari keadilan selama berbulan-bulan. "Saya sampaikan kepada mitra yang bersangkutan, mungkin saya tidak bisa memenuhi sebagaimana janjinya dulu pimpinan dulu, ya kan diiming-imingi macam-macam apa untung sekian kali sekian kali, itu mungkin tidak bisa kami penuhi," tegas Sudaryono di Gedung BGN, Senin (27/7/2026).
Sudaryono mengungkap dampak nyata yang dialami sejumlah mitra akibat komitmen investasi yang belum juga terealisasi. Beberapa di antaranya terpaksa menggadaikan rumah demi membangun dapur MBG sesuai kesepakatan awal. "Ada yang mohon maaf ada yang menggadaikan rumahnya, ada yang enggak berani pulang karena rumahnya itu didatangi orang terus ditagih utang," kata Sudaryono.
Sudaryono berjanji mencari skema penyelesaian yang adil bagi para mitra terdampak. Ia meminta seluruh mitra yang telah menunggu solusi selama berbulan-bulan untuk sedikit bersabar. Skema itu, menurutnya, tidak akan memberikan keuntungan berlipat seperti yang dijanjikan sebelumnya. "Kita memastikan bahwa yang bersangkutan tidak kemudian dirugikan karena sudah melakukan investasi yang bersumber dari uang mereka sendiri," kata Sudaryono.
Di tengah desakan penyelesaian nasib mitra, Sudaryono menyebut pembahasan anggaran untuk perkara ini belum menjadi prioritas saat ini. BGN disebut tengah fokus pada proses pendataan menyeluruh terhadap seluruh dapur yang beroperasi. Pendataan itu ditargetkan menghasilkan angka pasti soal cakupan penerima manfaat program di seluruh wilayah. "Kami lagi sisir semua, kami sedang menyisir dapur-dapurnya di mana, geo-tagging-nya di mana, sekolah-sekolah yang dilayani per dapur itu di mana," jelas Sudaryono.
Sudaryono menyebut penyelesaian isu mitra dan wilayah 3T baru akan dibahas usai proses penyisiran seluruh dapur aktif rampung. Sebanyak 27 ribu unit dapur yang saat ini beroperasi harus lebih dulu dipastikan transparan sebelum masuk ke persoalan lanjutan. Prioritas ini menunjukkan penyelesaian nasib mitra yang terlanjur berinvestasi masih harus menunggu tahapan berikutnya. (NAD)
