JAKARTA, AFU.ID — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari memperkenalkan lima pejabat baru di jajaran BGN, mulai dari Sekretaris Utama hingga Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Perkenalan ini dilakukan dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026) sore.
Arumsari menyebut kelima pejabat tinggi madya pengganti pejabat sebelumnya ini baru saja dilantik pada hari yang sama melalui Keputusan Presiden (Kepres) yang diterbitkan penunjukan langsung oleh Presiden. Ia menegaskan pihaknya membutuhkan tim baru yang lebih berkompeten untuk memperbaiki tata kelola BGN sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Arumsari merinci, kelima pejabat tinggi madya yang baru diperkenalkan tersebut adalah Sekretaris Utama Lili Khamiliyah, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Zainuri, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Mariman Darto, serta Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Ketut Sumedana. Arumsari menyebut kehadiran para pejabat baru ini diharapkan mampu mempercepat langkah perbaikan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan disorot publik.
Prabowo Beri BGN Waktu Sebulan Benahi Tata Kelola MBG
Rombak jajaran pejabat ini terjadi tak lama usai Presiden Prabowo Subianto memberikan tenggat waktu satu bulan kepada BGN untuk membenahi tata kelola Program MBG secara menyeluruh. Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Juli lalu. Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, untuk mengoordinasikan proses pembenahan yang turut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga lain, termasuk Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Kami diberi waktu kurang lebih satu bulan, silakan dikaji lagi," ujar Arumsari.
Evaluasi menyeluruh yang diminta Presiden ini mencakup penataan ulang data penerima manfaat MBG, penguatan sistem pengawasan, hingga perbaikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang sempat disorot karena persoalan penyalahgunaan dan ketidakmerataan lokasi. Zulhas menyebut sejumlah persoalan yang akan dibenahi antara lain penyalahgunaan program, titik-titik lokasi yang sudah layak menerima manfaat namun belum memiliki SPPG, hingga proyek dapur yang sudah dibangun tapi belum beroperasi. "Kami minta waktu satu bulan lagi untuk menyelesaikan dan merapikan," kata Zulhas usai rapat bersama Presiden.
Presiden Prabowo turut mengingatkan agar proses pembenahan tata kelola MBG ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa, mengingat program tersebut telah menjangkau sekitar 63 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Hasil evaluasi selama satu bulan ke depan nantinya akan dilaporkan kepada Presiden sebagai dasar penentuan arah kebijakan lanjutan program MBG. Pergantian lima pejabat tinggi madya BGN yang diumumkan hari ini pun dinilai menjadi salah satu langkah awal dari rangkaian pembenahan tata kelola yang diperintahkan langsung oleh Presiden. (NAD)
