JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah entitas badan usaha milik negara (BUMN), termasuk anak, cucu hingga cicit perusahaan, dipangkas dari 1.074 menjadi paling banyak 300 pada akhir 2026. Pemerintah menyebut ratusan perusahaan yang tidak produktif akan ditutup atau direstrukturisasi. Langkah tersebut ditargetkan sekaligus memangkas biaya pengelolaan hingga lebih dari Rp70 triliun.
Prabowo mengaku baru mengetahui besarnya jumlah perusahaan dalam ekosistem BUMN ketika pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sebelumnya, ia memperkirakan jumlah BUMN hanya berada di kisaran 300 hingga 400 perusahaan.
“Ketika kita bentuk Danantara, yaitu dana kedaulatan kita, sovereign wealth fund, kita menemukan bahwa ada 1.074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan, cucu perusahaan, bahkan cicit perusahaan. Ini luar biasa, saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di DPR RI, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, tidak semua perusahaan dalam struktur tersebut memberikan kinerja dan nilai tambah yang memadai. Pemerintah kemudian melakukan restrukturisasi dengan menutup perusahaan yang dianggap tidak produktif. Hingga saat ini, sebanyak 290 entitas disebut telah ditutup.
Prabowo menargetkan proses perampingan terus dilakukan hingga jumlah perusahaan yang tersisa paling banyak 300 pada 31 Desember 2026. Jika dihitung dari jumlah awal 1.074 perusahaan, lebih dari 750 entitas akan hilang dari struktur BUMN setelah keseluruhan restrukturisasi rampung. “Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup,” ujarnya.
Prabowo menegaskan pemerintah hanya ingin mempertahankan perusahaan negara yang produktif dan mampu menghasilkan nilai tambah. Menurut dia, keberadaan perusahaan negara harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan tidak sekadar menambah panjang struktur korporasi. “Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan,” kata Prabowo.
Perampingan tersebut diklaim telah menghasilkan penghematan biaya lebih dari Rp50 triliun. Penghematan berasal dari sejumlah pos pengeluaran perusahaan, mulai dari gaji direksi dan komisaris, sewa gedung dan kendaraan hingga perjalanan dinas.
Pemerintah menargetkan nilai penghematan meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026. Prabowo menilai besarnya jumlah perusahaan sebelumnya ikut membuat biaya operasional dan pengelolaan BUMN membengkak. “Hanya dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla, kita sudah menghemat Rp50 triliun lebih. Target kita Desember 31, harus menghemat Rp70 triliun lebih,” ujarnya.
Prabowo bahkan menyebut pemangkasan dari lebih dari seribu entitas menjadi maksimal 300 sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Pemerintah kini memberikan peran besar kepada Danantara dalam konsolidasi dan pengelolaan perusahaan-perusahaan negara tersebut. Target akhir 2026 membuat pemerintah masih memiliki pekerjaan besar setelah 290 entitas ditutup. Restrukturisasi selanjutnya akan menentukan perusahaan mana yang tetap dipertahankan, digabungkan, atau dihentikan karena dinilai tidak lagi memberikan nilai tambah. (RHU)