Kalah di Praperadilan Pertama, Apa yang Dikejar Eks Ketum Kesthuri di Gugatan Kedua?

JAKARTA, AFU.ID — Komisaris PT Raudah Eksati Utama yang juga mantan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asrul Azis Taba, tak menyerah meski upaya hukumnya sempat kandas di pengadilan. Ia kembali mengugatan praperadilan baru ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Kali ini, gugatannya menyasar pada keabsahan proses penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang menjeratnya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, gugatan ini terdaftar pada 17 Juli dengan pokok materi soal sah tidaknya upaya paksa penggeledahan yang dilakukan penyidik. Sidang perdana atas perkara ini dijadwalkan berlangsung Jumat (24/7/2026). Diketahui, gugatan ini bukan langkah pertama Asrul menempuh jalur praperadilan, sebab ia sebelumnya juga sempat menggugat keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.

Sayangnya, upaya pertama itu berujung kekalahan. Hakim tunggal praperadilan PN Jaksel, I Ketut Darpawan, memutuskan menolak seluruh permohonan Asrul dalam sidang di ruang sidang 2 PN Jakarta Selatan, Senin, 6 Juli lalu, sehingga status tersangkanya dalam kasus korupsi kuota haji tetap dinyatakan sah di mata hukum. "Mengadili, menolak permohonan praperadilan pemohon," demikian amar putusan yang dibacakan hakim kala itu.

Peran Asrul Azis dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Tambahan

KPK menetapkan Asrul sebagai tersangka bersama Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham, pada 30 Maret, sebelum keduanya resmi ditahan pada 8 Juni lalu. Penyidik menduga keduanya berperan aktif mengatur penyaluran kuota haji khusus tambahan secara menyimpang, lengkap dengan aliran uang kepada penyelenggara negara agar rencana tersebut mulus berjalan. Dalam pengembangan kasus, KPK menemukan indikasi pertemuan antara Asrul, Ismail, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex, guna melobi tambahan porsi kuota haji khusus melampaui batas maksimal yang diizinkan aturan.

Kuota tambahan yang seharusnya sebagian besar dialokasikan untuk jemaah haji reguler itu, dalam praktiknya justru banyak mengalir ke sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Maktour, termasuk lewat skema percepatan keberangkatan dikenal sebagai T0. Sebagai bagian dari skema ini, Asrul disebut menyerahkan uang senilai 406 ribu dolar AS kepada Gus Alex, yang berujung pada raupan keuntungan tak sah senilai sekitar Rp40,8 miliar bagi delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang berafiliasi dengannya sepanjang 2024. Kekalahan Asrul di praperadilan pertama membuat status empat tersangka dalam kasus ini yakni Asrul Azis Taba, Ismail Adham, Yaqut Cholil Qoumas, dan Ishfah Abidal Aziz tetap melekat, dengan total kerugian negara yang menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditaksir mencapai Rp622 miliar. (NAD)