AFU.ID - Dalam satu episode terbaru kanal Akbar Faizal Uncensored, percakapan tak lagi sekadar mengalir sebagai diskusi biasa. Ia menjelma pembongkaran narasi besar tentang negara, energi, dan Papua—dengan sudut pandang yang tajam dari jurnalis investigasi Dandhy Dwi Laksono.
Akbar Faizal membuka obrolan dengan kejutan: tamunya datang lebih cepat karena baru saja meluncurkan film dokumenter terbaru. Film itu bukan sekadar karya visual, melainkan potret konflik yang disebut sebagai “pesta babi”—istilah yang merujuk pada perebutan ruang hidup di Papua. Dalam narasi film tersebut, negara, termasuk aparat keamanan, disorot sebagai bagian dari persoalan yang menekan masyarakat adat.
Cuplikan yang diputar menghadirkan suara-suara dari lapangan: warga yang terkejut melihat kapal tiba-tiba bersandar, klaim tanah adat yang terancam, hingga kegelisahan tentang masa depan ketika hutan dan ruang hidup hilang. Di tengah itu, muncul narasi besar pemerintah tentang swasembada pangan dan energi—yang oleh Dandhy disebut sebagai “pintu masuk cerita”.
Namun di balik narasi itu, Dandhy membeberkan lapisan lain. Ia menyebut proyek strategis nasional (PSN) di Papua tidak sesederhana soal pangan. Yang berlangsung, menurutnya, adalah ekspansi besar-besaran tanaman industri energi—terutama biofuel berbasis sawit. Narasi kemandirian energi yang terdengar nasionalistik, justru dinilai menyimpan risiko pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan jika dijalankan tanpa standar etik.
“Ini bukan sekadar soal energi hijau,” kira-kira begitu garis besar yang ia tekankan. Dandhy menilai, label “green energy” tidak otomatis ramah lingkungan. Ia mencontohkan, untuk menggantikan energi fosil, jutaan hektare hutan harus dikonversi menjadi perkebunan—yang justru menghasilkan emisi besar serta dampak sosial luas.
Percakapan kemudian melebar ke arah sistemik. Indonesia, kata dia, sedang bergerak menuju bentuk “kapitalisme negara”, di mana penguasaan lahan dan sumber daya semakin terkonsentrasi pada negara. Dalam konteks ini, proyek energi dan pangan disebut bukan hanya soal kebutuhan domestik, tetapi juga bagian dari gelombang eksploitasi sumber daya baru—lanjutan dari sejarah panjang mulai dari kayu, batu bara, sawit, hingga nikel.
Sorotan paling sensitif muncul ketika membahas Papua. Dandhy menyinggung tingginya konsentrasi aparat keamanan di wilayah tersebut, yang dinilainya tidak sebanding dengan jumlah kelompok bersenjata yang ada. Ia mempertanyakan apakah pendekatan itu murni untuk keamanan, atau berkaitan dengan kepentingan proyek-proyek besar yang sedang berjalan.
Di titik ini, diskusi berubah menjadi refleksi. Akbar Faizal mencoba menarik benang ke publik: apa sebenarnya yang sedang terjadi di Papua? Siapa saja pemain di balik industri bioenergi? Dan apakah publik hanya disuguhi narasi permukaan tanpa mengetahui agenda di baliknya?
Jawaban yang muncul tidak hitam-putih. Namun satu hal mengemuka: film yang diluncurkan Dandhy bukan sekadar dokumentasi, melainkan upaya membuka lapisan-lapisan cerita yang selama ini tersembunyi.
Percakapan itu berakhir tanpa kesimpulan tunggal, tetapi dengan satu kegelisahan yang menggantung—bahwa di balik jargon swasembada dan energi hijau, ada pertanyaan besar tentang arah pembangunan, keadilan bagi masyarakat adat, dan harga yang harus dibayar oleh alam. (*)
