JAKARTA - AFU.ID, Pemutaran Film Pesta Babi dibubarkan paksa di sejumlah daerah. Tatapi, itu tidak membuat antusias masyarakat menurun, justru permintaan pemutaran meningkat hingga ribuan.
Sutradara film Pesta Babi, Dandhy Dwi Laksono menggambarkan situasi ini sebagai bentuk "menguji demokrasi kita". "Makin ditekan akan makin kami perpanjang musim nobarnya (nonton bareng)," katanya.
Dari catatan Watchdoc, setidaknya 21 kali "intimidasi serius" selama pemutaran film Pesta Babi di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari telepon, permintaan identitas penyelenggara, dipantau intelijen hingga pembubaran paksa.
Berbeda dengan aksi di lapangan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra justru ingin film ini terus diputar.
"Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi," katanya, Kamis (14/05/2026).
Sementara itu, TNI AD melalui Komando Daerah Militer (Kodam) XVII/Cenderawasih mengimbau masyarakat bijak dalam menyikapi pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” di sejumlah wilayah di Papua.
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih menyoroti soal sertifikasi sensor film pada Pesta Babi, di mana film yang boleh ditayangkan secara publik wajib mengantongi sertifikasi lulus sensor film.
Hal itu seperti yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, termasuk memiliki Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF).
“Konten yang tidak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat,” ujarnya, dalam keterangan resmi, Jumat (15/5/2026).
Setiap karya film yang dipertontonkan secara luas kepada publik wajib mengikuti ketentuan dalam UU di atas. Jika belum ada sertifikasi resmi maka pemutaran film tersebut tidak tepat dilakukan di ruang publik.
Lebih lanjut, Kapendam Cenderawasih menekankan situasi keamanan dan stabilitas sosial di Papua harus terus dijaga. Apalagi saat ini sedang digencarkan program pembangunan di sejumlah wilayah.
Penyebaran narasi visual yang bersifat tendensius tanpa melalui proses verifikasi dari otoritas berwenang berpotensi memicu kesalahpahaman dan mengganggu keharmonisan sosial masyarakat.
Dia meminta agar jangan sampai narasi-narasi sepihak membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua.
“Kami menghimbau agar ruang-ruang diskusi dialihkan pada forum yang lebih edukatif, legal dan konstruktif,” imbuhnya.
Kodam XVII/Cenderawasih juga menyatakan akan terus memantau situasi guna memastikan ketertiban umum tetap terjaga. Pihaknya mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda dan seluruh elemen masyarakat Papua agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang berpotensi mengganggu keamanan wilayah.
TNI di Papua tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, prajurit TNI selama ini aktif menjalankan berbagai kegiatan sosial. (EER)
