JAKARTA, AFU.ID — Aksi demonstrasi Aliansi Gerakan Menuju Indonesia Bangkrut yang terdiri dari mahasiswa Universitas Indonesia dan sejumlah kampus lain menghadapi blokade kepolisian di beberapa titik ketika hendak menuju lokasi aksi utama di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026). Massa mahasiswa diadang aparat kepolisian dari kawasan Semanggi, GBK, Fairmont, hingga Dukuh Atas, sehingga barisan terpencar dan gagal mencapai titik yang telah direncanakan.
Ketua BEM UI, Yalathof Mas’hum Imawan menegaskan aksi di Bundaran HI telah direncanakan sejak awal dan surat pemberitahuan sudah disampaikan secara resmi kepada Polres Jakarta Pusat. Namun di lapangan, petugas kepolisian menghadang massa tanpa memberikan penjelasan yang jelas.
Hal tersebut juga dipertegas oleh Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UI, Anandaku Dimas, ia menyebut aparat kepolisian justru menertawakan aksi mereka. "Saat kami sampai di Semanggi, kami diadang, kami dipaksa dorong-dorongan dengan polisi. Kami sudah menyampaikan bahwa kami telah memberikan pemberitahuan, tapi mereka hanya tertawa," kata Ketua BEM FH UI Anandaku di depan Bundaran HI, Jumat (12/6/2026).
Situasi memanas ketika massa yang berada di kawasan Dukuh Atas, sekitar pukul 11.55 WIB, hendak menjalankan ibadah salat Jumat namun tetap dihadang kepolisian. Ketua BEM UI menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran konstitusi.
"Ketika ditanyakan alasannya apa, mereka tidak menjawab dan malah mengatur kita untuk salat di tempat lain. Sejak kapan kepolisian punya hak untuk mengatur bagaimana cara beragama dilakukan?" ujar Ketua BEM UI, Yalathof dalam kesempatan yang sama.
Massa yang terpecah di sejumlah titik akhirnya melakukan long march menuju kawasan TVRI untuk bergabung kembali. Massa yang sebelumnya terjebak di depan gedung DPR dan di kawasan Fairmont disebut bergerak menyusul ke titik kumpul baru tersebut. Ketua BEM FIB UI yang bertindak sebagai koordinator lapangan menyebut kepolisian hampir menggunakan tindakan represif terhadap massa yang terjebak di depan DPR, namun situasi berhasil dihindari karena dalam rombongan tersebut mayoritas adalah mahasiswi.
Di tengah situasi itu, kepolisian mendorong agar aksi dipindahkan ke kawasan DPR/MPR atau Patung Kuda. Namun mahasiswa secara tegas menolak. "Bukan di DPR, bukan di depan Istana, karena mereka tidak lagi mendengarkan kita. Kita ingin sebuah gerakan di mana semua rakyat bisa ikut, bisa tahu apa yang terjadi," tegas, Anandaku.
Ketua BEM UI menambahkan penolakan terhadap titik DPR dan Istana bukan tanpa alasan. Ia menilai Istana adalah sumber kebijakan yang dinilai menyengsarakan rakyat, sementara DPR dianggap telah kehilangan fungsi legislasi dan pengawasannya. Sebagai bukti, ia menyebut pengesahan UU Polri yang berlangsung sangat cepat serta revisi UU TNI yang menuai kontroversi.
"DPR sekarang sudah bukan legislatif lagi, tetapi sekarang adalah loket administratif dari eksekutif," kata Ketua BEM UI.
Ketua BEM Nurul Fikri, Adelia menyatakan blokade hari ini mempertegas kekecewaan mahasiswa terhadap pemerintah. Menurutnya, tindakan menghalang-halangi aksi adalah bukti nyata bahwa pemerintah tidak lagi peduli terhadap aspirasi rakyat.
"Hari ini adalah bentuk bahwasanya pemerintah sudah membungkam suara-suara mahasiswa dan sudah tidak peduli dengan bagaimana kehidupan rakyat Indonesia," ujar Adelia.
Ketua BEM UI menutup pernyataan dengan menegaskan massa tetap akan berupaya mencapai Bundaran HI dan tidak akan bergeser ke titik lain.
"Ini adalah tujuan utama kami dan kita tidak akan pernah pindah untuk demo di DPR atau di Istana. Kita tidak ingin Indonesia justru benar-benar bangkrut, secara ekonomi, secara demokrasi, dan secara moral," tegasnya. (NAD)
