JAKARTA, AFU.ID - Tindakan represif berupa pembubaran paksa acara nonton bareng film dokumenter yang populer dengan judul "pesta babi" memicu gelombang polemik mengenai kebebasan berekspresi sekaligus memantik tudingan anti-kritik terhadap aparat keamanan.
Respons otoritas yang cenderung represif di lapangan kini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana keterlibatan militer dalam ruang sipil.
Menanggapi sorotan tersebut, Markas Besar TNI Angkatan Darat memastikan institusinya steril dari intervensi pelarangan diskusi dan melimpahkan tanggung jawab penuh atas insiden tersebut kepada kebijakan sepihak pemerintah daerah, sembari balik mempertanyakan motif pendanaan di balik produksi film kritis tersebut.
Klarifikasi dan pembelaan tersebut dipaparkan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Ia menyatakan bahwa keputusan pembubaran di lapangan murni didasarkan pada penilaian risiko konflik oleh kepala wilayah setempat, bukan karena adanya instruksi komando militer.
"Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah. Pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan, ya kan itu mereka. Tidak ada instruksi langsung," ujar Maruli di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Selain faktor potensi gesekan horizontal, pembatasan ruang diskusi publik tersebut diklaim sebagai langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas kawasan, terutama bagi kalangan pelajar di sekitar lokasi.
Pihak militer bahkan secara terbuka meragukan akurasi data serta objektivitas dari sinematografi yang dilarang tayang tersebut.
"Mereka kan berkewajiban untuk mengamankan wilayah, mengamankan siswa-siswanya. Karena tingkat kebenaran dari film ini juga kan belum tentu benar," tambahnya.
Sentimen publik yang telanjur menyematkan label anti-kritik pada institusi pertahanan akibat rentetan pembubaran ini juga disanggah keras.
Tuduhan tersebut dinilai salah sasaran karena mengabaikan posisi birokrasi pemerintahan sipil daerah yang memiliki wewenang penuh dalam mengontrol keamanan wilayah.
"Enggak, bukan TNI-nya. Pemerintah daerahnya yang memutuskan. Itu kan instruksinya tidak ada, gitu loh," tegas mantan Pangkostrad tersebut.
Namun, alih-alih mendebat atau mengklarifikasi substansi masalah yang diangkat di dalam tayangan dokumenter tersebut, KSAD justru memindahkan fokus perhatian publik ke dapur produksi di balik layar.
Ia mencurigai adanya keganjilan finansial mengingat besarnya biaya logistik yang harus dikeluarkan oleh kelompok pembuat film investigatif semacam itu.
"Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video bagaimana ceritanya seperti ini segala macam. Duitnya dari mana? Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini, terbang sana. Orang berduit lah," singgung Maruli.
Narasi yang dibangun oleh pihak militer ini menimbulkan persepsi baru bahwa kritik terhadap kebijakan negara sering kali dinilai sebagai bentuk "operasi" yang terorganisir oleh pihak-pihak berduit.
Dengan mempertanyakan asal-usul dana, legitimasi pesan dalam film tersebut seolah berusaha didegradasi menjadi sekadar proyek pesanan.
Saat awak media mencoba menegaskan apakah ada indikasi keterlibatan aktor intelektual atau penyandang dana asing yang sengaja menyokong kelompok kritis tersebut untuk mendiskreditkan otoritas negara, Maruli memilih untuk tidak menjawab secara definitif dan membalikkan asumsi tersebut kepada wartawan.
"Silakan saja. Anda yang bilang ada yang mendanai," pungkasnya menyudahi penjelasan. (FAD/EER)
