JAKARTA, AFU.ID — Polemik pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita meluas di sejumlah kampus. Kegiatan nonton bareng film itu dilaporkan dihentikan di beberapa kampus di Nusa Tenggara Barat. Di Bali, kegiatan serupa di Fakultas Hukum Universitas Udayana didatangi prajurit TNI.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah tidak pernah mengeluarkan arahan pelarangan. “Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat,” kata Yusril di Jakarta, Kamis, (14/5/2026).
Yusril menyebut penghentian nobar di Universitas Mataram dan UIN Mataram terjadi karena persoalan prosedur administratif. Ia juga mengatakan pemutaran film di beberapa kampus lain, seperti Bandung dan Sukabumi, berjalan tanpa hambatan.
Namun, laporan penghentian tetap muncul dari sejumlah kampus. Di NTB, pemutaran film itu dilaporkan dihentikan di Universitas Mataram, UIN Mataram, dan Universitas Pendidikan Mandalika.
Peristiwa terbaru terjadi di Fakultas Hukum Universitas Udayana pada Kamis, (14/5) malam. Kegiatan nobar dan diskusi yang digelar BEM FH Unud didatangi seorang prajurit TNI saat pemutaran film hampir selesai.
Kepala Bidang Kajian dan Aksi Strategis BEM FH Unud Gusde Manuaba mengatakan prajurit itu datang tanpa undangan. “Menjelang akhir film, kami dikagetkan dengan kehadiran salah seorang anggota TNI,” kata Gusde.
Ketua BEM FH Unud I Gusti Agung Roman Kertajaya mengatakan prajurit tersebut menanyakan izin kegiatan. Roman menyebut panitia sudah mendapat izin dari dekanat FH Unud.
Kegiatan nobar tetap dilanjutkan hingga selesai. BEM FH Unud memastikan tidak ada kekerasan dalam peristiwa tersebut.
Film Pesta Babi merupakan dokumenter karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale. Dokumenter itu menyoroti proyek pangan dan bioetanol skala besar di Papua Selatan. Wilayah yang diangkat meliputi Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.
Film tersebut memuat kritik terhadap pembukaan lahan, hutan adat, hak ulayat, dan kehidupan masyarakat lokal. Judul Pesta Babi merujuk pada tradisi adat masyarakat Muyu bernama Awon Atatbon.
Dalam konteks film, judul itu menggambarkan hubungan masyarakat adat dengan hutan, pangan, dan kehidupan sosial mereka.
Yusril menilai kritik terhadap proyek pemerintah merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Namun, ia menyebut judul film tersebut kontroversial dan dapat menimbulkan beragam tafsir. Pemerintah menyatakan tidak melarang pemutaran film.
Di sisi lain, kegiatan nobar di beberapa kampus tetap dihentikan atau didatangi aparat. Kampus selama ini menjadi ruang akademik untuk diskusi, kritik, dan pengujian gagasan.
Kegiatan akademik tetap harus mengikuti prosedur internal kampus. Namun, penghentian pemutaran film tanpa penjelasan terbuka dapat memunculkan pertanyaan soal ruang kritik di lingkungan pendidikan. (RHU)
